Surabaya, Madura Post – Ribuan buruh Jawa Timur menggelar aksi Mayday di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (1/5/2025). Aksi yang sempat menegangkan ini berakhir damai setelah Gubernur Khofifah Indar Parawansa menemui para demonstran dan menyetujui 17 tuntutan mereka. Sekitar pukul 17.30 WIB, massa buruh mulai membubarkan diri, disusul aparat kepolisian yang membersihkan kawat berduri dan menggelar apel.
Ketua SPSI Jatim, Achmad Fauzi, menyampaikan rasa terima kasih atas respon positif Gubernur Khofifah. Senada, Ketua FSPMI Jatim, Jazuli, mengungkapkan kepuasannya karena Gubernur telah menandatangani seluruh tuntutan. "Terima kasih Bu Khofifah dan Pak Emil telah menandatangani 17 poin tuntutan para buruh untuk diperjuangkan di pemerintah pusat dan daerah," seru Jazuli, diiringi teriakan "Hidup Bu Khofifah, Gubernure buruh!" dari para buruh.
Jazuli merinci beberapa poin penting tuntutan yang disetujui, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan dengan pembentukan klaster tenaga kerja, pembebasan pajak penghasilan bagi buruh perempuan tulang punggung keluarga, dan akses perumahan rakyat yang terjangkau bagi buruh. Ia juga menambahkan janji Khofifah untuk memperluas jangkauan Bus Trans Jatim ke wilayah industri dan pemerataan di 38 kabupaten/kota. Lebih lanjut, Jazuli mengapresiasi komitmen Khofifah yang sejak 2019 telah memberikan kuota 5% bagi anak buruh untuk masuk SMA/SMK negeri, serta kesediaan Gubernur untuk meninjau penambahan kuota dan mengusulkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional.
Gubernur Khofifah sendiri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi buruh. Ia menjanjikan pelatihan dan sertifikasi bagi 10.000 korban PHK, dengan anggaran yang telah disiapkan Pemprov Jatim. "Kami ingin saudara-saudara semua bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak," tegas Khofifah.
Khofifah juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak buruh. Selain kuota di SMA/SMK negeri, akan disediakan beasiswa bagi 10.000 siswa di SMA/SMK swasta, sebagai bagian dari kado Hari Pendidikan Nasional. Totalnya, 30.000 siswa akan mendapatkan akses pendidikan di SMA/SMK swasta.