Sampang – Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sampang yang hanya 0,79% dalam dua tahun terakhir membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang geram. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk segera mengambil langkah terobosan guna meningkatkan IPM.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyoroti minimnya terobosan Pemkab Sampang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia mendesak pemerintah untuk serius menindaklanjuti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, di luar gaji guru. "Jangan sampai hanya acara formalitas saja," tegas Mahfud, Minggu (4/5/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang. Ia mengungkapkan bahwa DPRD telah berulang kali mengingatkan Disdik Sampang terkait pembinaan yayasan dan tenaga pengajar. "Yayasan atau tenaga pengajar yang tidak layak harus dicoret. Ini menyangkut kredibilitas pendidikan di Sampang," tegasnya.
Mahfud menekankan pentingnya sterilisasi politik dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, tenaga pengajar yang tidak kompeten harus disingkirkan, karena akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan siswa. "Jangan sampai karena kedekatan, semua dengan mudah diloloskan," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas pendidikan di jenjang SD hingga SMA. Mahfud meminta agar akreditasi lembaga pendidikan dijaga, dan sekolah yang tidak layak harus dibubarkan. "Usia emas anak didik tidak boleh disia-siakan dengan sekolah asal-asalan," pungkasnya.