Surabaya, Madura Post – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali dipercaya memimpin Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025-2030. Kepastian ini ditegaskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (9/5/2025). Sebanyak 98 wali kota dari seluruh Indonesia hadir menyaksikan pengukuhan Eri yang dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.

Tomsi Tohir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras Eri dan jajaran pengurus APEKSI dalam membangun sinergi dan memajukan organisasi tersebut. Ia menekankan dukungan penuh Kemendagri terhadap kepengurusan baru, menganggap APEKSI sebagai kunci strategis dalam mendorong inovasi antar kota. "Jika satu kota berinovasi, kota lain bisa meniru. Memang menjiplak tak mudah, tapi ini mempercepat proses," jelasnya. Sebagai contoh, Tomsi mencontohkan program efektif Kota Gorontalo dalam menekan angka stunting dengan memberikan telur rebus kepada ibu hamil dan anak kurang gizi melalui Karang Taruna.

Lagi! Eri Cahyadi Pimpin APEKSI, Inovasi Antar Kota Jadi Fokus!
Gambar Istimewa : beritajatim.com

Eri Cahyadi dalam pidato kepemimpinannya mengajak seluruh wali kota anggota APEKSI untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan APEKSI sebagai wadah inovasi antar daerah. Ia menekankan pentingnya kesamaan visi dan misi pemerintah kota dengan program nasional Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu fokusnya adalah target Indonesia bebas sampah 2029. "Kita harus menentukan langkah strategis pengurangan sampah, termasuk edukasi pemilahan sampah dari rumah. Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan, kota dengan sampah di atas 1000 ton per hari akan dapat bantuan alat pengolah dari pemerintah pusat," tegasnya.

Eri juga menyoroti pentingnya implementasi sistem satu data nasional untuk mengatasi perbedaan data antara pemerintah kota dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Data kita sering berbeda dengan data BPS. Alhamdulillah, sudah dirapatkan dengan Pak Menteri dan BPS agar data lebih rinci, by name by address. Ini memudahkan intervensi tepat sasaran untuk keluarga miskin dan anak stunting," jelasnya. Ia optimistis APEKSI akan berperan besar dalam mendukung visi pembangunan nasional, menekankan pentingnya data akurat untuk intervensi yang efektif.