PPDB 2025: Ancaman Pungli Mengintai, DPRD Jatim Geram!

Surabaya, Madura Post – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengungkap kekhawatirannya terhadap potensi pungutan liar (pungli) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Ia menyebut praktik pungli sebagai momok tahunan yang terus menghantui dunia pendidikan di Jawa Timur dan belum ditangani secara serius oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Deni mengungkapkan, modus pungli kini semakin canggih. Praktik tersebut berkamuflase dalam bentuk sumbangan atau iuran yang dibungkus rapi sebagai hasil rapat komite sekolah. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidakmaksimalan program pendidikan gratis dan tuntas (tistas) di Jawa Timur.

"Setiap tahun masalahnya cenderung sama. Beberapa temuan mengindikasikan adanya pungli. Kami berharap dengan sistem baru, hal ini bisa diminimalkan," tegas Deni, Minggu (11/5/2025).

Politisi muda Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti adanya sekolah yang menetapkan batas atas dan bawah untuk sumbangan. Sistem ini, menurutnya, menciptakan tekanan psikologis bagi orang tua siswa dan membuka peluang penyimpangan.

"Kami membuka diri menerima laporan jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan dalam pelaksanaan PPDB," lanjutnya.

Deni menilai akar masalah bukan hanya pada peserta didik atau orang tua, tetapi juga pada inkonsistensi penerapan regulasi di sekolah. Ia menilai pengawasan di lapangan masih lemah, termasuk peran kepala cabang dinas pendidikan yang seharusnya lebih proaktif.

"Fungsi kepala cabang dinas harus diperkuat. Kepala sekolah juga akan kami dorong memberikan rekomendasi tepat terkait PPDB dan pelaksanaan tistas, agar tidak ada pungutan yang membebani orang tua siswa," jelasnya.

Deni menambahkan, buruknya komunikasi antara sekolah dan wali murid juga kerap memicu kesalahpahaman dan keresahan. Informasi yang tidak transparan seringkali dimanfaatkan sebagai celah untuk pungli.

"Kami akan menguatkan program-program yang sudah direncanakan agar pelaksanaannya lebih baik dan tidak menimbulkan polemik," pungkas politisi Dapil Jatim IX ini.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur juga telah memperingatkan potensi pungli dalam PPDB tahun ini dan menemukan praktik tersebut di sejumlah sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya antisipasi serius dari semua pihak.