Jakarta – Lebih dari 2000 calon jemaah haji yang mengandalkan visa furoda harus gigit jari. Arab Saudi resmi membatalkan penerbitan visa haji non-kuota ini, membuat impian mereka menunaikan ibadah haji tahun ini pupus. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, dari Fraksi PKB, pun angkat bicara. Ia mendesak biro travel bertanggung jawab penuh atas kerugian calon jemaah.
"Biaya akomodasi dan transportasi mungkin sudah dikeluarkan, tapi pengembalian dana, terutama untuk visa, wajib dilakukan," tegasnya. Khususnya terkait transparansi, Maman menekankan pentingnya keadilan bagi semua calon jemaah yang terdampak. "Tidak boleh ada diskriminasi. Semua berhak atas pengembalian dana secara penuh," tambahnya.
Kegagalan penerbitan visa furoda ini, menurut Maman, harus menjadi pelajaran berharga. Pemerintah perlu menata ulang regulasi dan pengawasan penjualan visa non-kuota. Masyarakat juga diimbau lebih selektif memilih jalur keberangkatan haji agar terhindar dari praktik ilegal.
Related Post
Lebih lanjut, Maman mendesak pemerintah untuk mengawal proses pengembalian dana jemaah kepada travel. "Kami prihatin atas nasib mereka. Pemerintah harus hadir untuk memastikan dana jemaah kembali," paparnya. Meskipun visa furoda bukan tanggung jawab pemerintah secara langsung (menurut UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah), Maman menegaskan perlindungan hukum bagi konsumen tetap penting. "Mereka berhak mendapatkan kembali uang mereka," tegasnya.
Leave a Comment