Sampang: Demo Pilkades Memanas

Sampang, Madura Post – Gelombang penolakan penundaan Pilkades 2025 di Sampang semakin meluas. Setelah aksi Aliansi Banyuates Tangguh (Alibata) di Kecamatan Banyuates pada 9 April lalu, kini giliran ratusan warga Kecamatan Jrengik yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jrengik menggelar demonstrasi di depan kantor kecamatan setempat, Kamis (15/5/2025). Mereka mendesak agar Pilkades tetap dilaksanakan tahun ini secara bertahap.

Koordinator aksi, Fathur Rosi, menyoroti kinerja Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) di Kecamatan Jrengik yang dinilai banyak yang abai dan tidak kompeten. "Banyak Pj Kades di Jrengik yang tidak pernah ngantor. Bagaimana mereka bisa membangun desa?" kecam Rosi kepada wartawan.

Meskipun Pemprov Jatim dan Kemendagri telah mengeluarkan imbauan untuk menunggu Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Rosi menilai Pemkab Sampang seharusnya lebih peka terhadap kondisi di lapangan. Ia memprediksi pelaksanaan Pilkades serentak di 143 desa pada 2027 akan menimbulkan masalah baru, mengingat keterbatasan anggaran daerah dan kesibukan persiapan Pemilu 2029.

"Kami menuntut Pilkades dilaksanakan secara bertahap. Sampang tidak mungkin mampu membiayai Pilkades serentak di 143 desa. Jika tuntutan ini diabaikan, aksi akan kami gelar lebih besar lagi," tegas Rosi.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Sudarmanto, menegaskan bahwa Pemkab Sampang tetap konsisten mengikuti arahan Pemprov Jatim dan Kemendagri untuk menunggu PP terbaru terkait pelaksanaan Pilkades. "Kita tetap patuh pada kebijakan Pemprov dan Kemendagri untuk menunggu PP terbaru," ujarnya.