Pamekasan – Program Sekolah Rakyat (SR) di Pamekasan masih menghadapi ketidakpastian. Dinas Sosial (Dinsos) setempat belum menetapkan jumlah calon siswa yang akan diterima di sekolah gratis berbasis asrama ini. Kepala Dinsos Pamekasan, Herman Hidayat, menjelaskan bahwa penentuan kuota tersebut masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait lokasi pembangunan SR. Tiga lokasi telah diajukan, namun belum ada kepastian mana yang akan direalisasikan.
"Pembahasan kuota siswa belum dilakukan. Kami masih menunggu keputusan pemerintah pusat," ujar Herman, Kamis (24/4/2025).
Selain menunggu keputusan pusat, Dinsos Pamekasan juga masih menunggu hasil verifikasi dan validasi (verval) data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Data DTSEN ini akan menjadi acuan utama dalam menentukan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berhak mengikuti program SR. Herman memperkirakan terdapat lebih dari seribu anak di Pamekasan yang berpotensi masuk SR untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
"Syaratnya, anak tersebut harus masuk desil 1 atau 2 (paling miskin atau miskin ekstrim) berdasarkan DTSEN, dan mendapat izin orang tua," tambahnya.
Namun, Dinsos Pamekasan pesimis seluruh anak tersebut dapat tertampung. Dari tiga lokasi yang diusulkan—Lapangan Kowel (1,1 hektare), Kelurahan Lawangan Daya (3 hektare), dan Desa Bajur (20 hektare, namun belum bersertifikat)—hanya Desa Bajur yang berpotensi mendapat rekomendasi, meskipun luas lahan idealnya 5 hektare sesuai aturan pemerintah. Satu lokasi SR ditargetkan menampung maksimal seribu anak.
"Kita belum tahu apakah SR akan berjalan di tahun ajaran baru. Kita masih menunggu. Dari tiga lokasi yang diajukan, hanya Desa Bajur yang berpotensi. Kita akan terus berupaya agar semua lokasi bisa direkomendasikan," pungkas Herman. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nasib ribuan anak yang berharap dapat mengenyam pendidikan gratis melalui program SR.