Jakarta – DPR RI resmi menerima Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (16/8/2024).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya mengingatkan bahwa APBN 2025 berada di masa transisi pemerintahan. "Penyusunan APBN 2025 harus khusus, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025," tegas Puan.
Puan menekankan bahwa APBN berasal dari uang rakyat, sehingga belanja negara harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan memperoleh pemberdayaan ekonomi," ujar Puan.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. "Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, bukan hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," tegas Puan.
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dapat tercapai. "Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap," tegas Puan.
Puan juga menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, khususnya masalah-masalah struktural seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.
"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," tegas Puan.
Puan berharap pemerintahan ke depan dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang demi menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif. "Selama 79 tahun lamanya kita telah membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menjadi momentum bagi kita semua, untuk melakukan kritik dan autokritik, atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia," ujar Puan.
"Tidak masalah seberapa cepat kita berjalan, asalkan kita tidak berhenti apalagi mundur. Kita harus terus membiasakan yang benar, dan bukan membenarkan yang biasa. Kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik, dan membuang hal-hal yang buruk," tutup Puan.
