Sumenep – Aliansi Masyarakat Peduli Neneng (AMPS) mendesak Polres Sumenep untuk mengusut tuntas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menewaskan Neneng, warga Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang. AMPS menilai terdapat kejanggalan dalam penanganan kasus ini, termasuk lambatnya proses hukum dan dugaan ketidaksesuaian keterangan pelaku.
Koordinator AMPS, Ahmad Hanafi, mengungkapkan bahwa laporan KDRT yang dialami Neneng telah diajukan sejak Juni lalu. Saat itu, Neneng mengalami lebam di wajah dan bekas cekikan di leher akibat pemukulan oleh suaminya. Namun, proses hukum baru berjalan setelah Neneng meninggal dunia.
"Pemukulan itu bukan hanya sekali terjadi. Bahkan saat bertunangan, Neneng sering mendapat tekanan dan seringkali uangnya habis digunakan oleh pelaku," ujar Hanafi.
Hanafi juga mempertanyakan kejanggalan dalam cerita kematian Neneng. Keluarga korban baru mendapat kabar kematian Neneng dari orang lain, bukan dari pihak keluarga. Padahal, pelaku terlihat biasa saja saat itu.
"Saat keluarga korban datang menjemput jenazah, mereka diberi tahu bahwa Neneng meninggal karena disengat lebah. Hal ini sangat janggal," imbuh Hanafi.
AMPS mendesak Polres Sumenep untuk mendalami motif pembunuhan Neneng karena pengakuan pelaku diragukan. AMPS juga meminta hukuman berat dan setimpal diberikan kepada pelaku.
Menanggapi tuntutan AMPS, Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menyatakan bahwa pihaknya memberikan keterangan sesuai dengan pernyataan pelaku saat dimintai keterangan. Terkait lambatnya penanganan laporan, Widiarti menegaskan bahwa proses hukum sudah sesuai dengan ketentuan batasan waktu.
"Polres Sumenep berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," tegas Widiarti.
Kasus kematian Neneng ini menjadi sorotan publik dan memicu keprihatinan terhadap penanganan kasus KDRT di Sumenep. AMPS berharap Polres Sumenep dapat mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan cepat, serta memberikan keadilan bagi keluarga korban.
