Blitar, Madura Post – Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, Nurhadi, mengambil langkah konkret untuk melindungi para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Blitar. Anggota Komisi IX DPR RI ini mengumpulkan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di Blitar Selatan dalam forum edukasi yang menghadirkan perwakilan kementerian dan BPJS Ketenagakerjaan, Sabtu (20/9/2025).
Fokus utama acara ini adalah memberdayakan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan dan pengaduan bagi calon PMI. Selain itu, forum ini bertujuan untuk memastikan PMI dan keluarga mereka memiliki akses mudah untuk mengklaim jaminan sosial.
Nurhadi menekankan pentingnya peran aktif desa dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. "Desa tidak boleh lagi pasif. Mereka harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi warganya," tegasnya.
Ia menambahkan, "Karena mayoritas PMI berasal dari Blitar Selatan, saya hadirkan para kepala desa agar bisa berdialog langsung dengan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (dahulu BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya agar mereka dapat menyampaikan persoalan riil yang dihadapi warga di lapangan."
Nurhadi juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mengubah BP2MI menjadi kementerian. Menurutnya, ini adalah sinyal kuat komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan PMI. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan ini membutuhkan waktu untuk dirasakan dampaknya secara menyeluruh.
"Sebagai wakil rakyat di Komisi IX, tugas saya adalah memastikan anggaran untuk kementerian ini benar-benar tepat sasaran. Kebijakan yang ada harus melindungi PMI, termasuk keamanan sejak proses pemberangkatan," ujarnya.
Forum ini menjadi wadah interaksi yang produktif. Para kepala desa berbagi pengalaman mengenai dampak sosial yang timbul akibat warganya bekerja di luar negeri. Sementara itu, pihak kementerian memaparkan praktik terbaik dari daerah lain dalam menangani permasalahan serupa.
Nurhadi berharap dialog ini dapat membangun sistem perlindungan yang kuat dari tingkat paling bawah. "Para kades bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mencegah masalah sosial dan memastikan perlindungan PMI sejak awal hingga jaminan sosialnya terpenuhi," pungkasnya.
Tinggalkan komentar