Mojokerto – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, memberikan penekanan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi krusial sebagai landasan dalam menjalankan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah.
Pernyataan tegas ini disampaikan Ning Ita, sapaan akrabnya, saat membuka Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 dan Perwali Nomor 33 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di ruang pertemuan BPKPD Kota Mojokerto, Rabu (8/10/2025).
"Aturan pemerintah itu dinamis, jadi wajib dipahami. ASN harus menguasai regulasi," tegasnya.
Related Post
Ning Ita menekankan bahwa pemahaman regulasi bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab mendasar yang harus diemban setiap ASN. Tanpa pemahaman yang baik, pelaksanaan program berpotensi menimbulkan celah terjadinya praktik manipulasi atau fraud.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa landasan regulasi yang kuat akan menciptakan pemerintahan yang lebih kondusif, mulai dari perencanaan hingga implementasi program. "Jika berlandaskan aturan yang berlaku, hasilnya akan lebih baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Untuk memperkuat pemahaman ASN, sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yaitu Dr. Sutikno, M.Si., Kepala Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS, serta Cahyono Bintang Nurcahyo, S.T., M.T., Tenaga Ahli Sipil ITS. Keduanya memberikan pemaparan mendalam dari sisi akademis dan teknis terkait penerapan SSH dan ASB dalam penyusunan program kerja tahun 2026.
Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto semakin sigap dan cermat dalam memahami aturan, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel, seperti yang dilansir Madura Post.
Tinggalkan komentar