Ponorogo – Harapan siswa dan warga sekitar SDN 2 Karangpatihan, Kecamatan Pulung, untuk menikmati sekolah yang layak tahun ini pupus. Pasalnya, perbaikan sekolah yang rusak parah ditunda hingga tahun 2025 karena anggaran tidak masuk dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2024.
Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, menjelaskan bahwa perbaikan SDN 2 Karangpatihan tidak hanya membutuhkan rehabilitasi ringan, tetapi pembangunan total. Hal ini dikarenakan kondisi tanah di area sekolah yang labil.
"Berdasarkan masukan dari masyarakat, kondisi tanah di lokasi sekolah sangat tidak stabil. Kami akan menurunkan tim ahli untuk menganalisis situasi sebelum memulai pembangunan," ungkap Nurhadi, Sabtu (05/10/2024).
Nurhadi mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan SDN 2 Karangpatihan diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar hingga Rp2 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun minimal enam ruang kelas baru.
"Perbaikan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2025. Diperkirakan semuanya memerlukan anggaran sekitar Rp2 miliar," jelasnya.
Lebih lanjut, Nurhadi menjelaskan bahwa SDN 2 Karangpatihan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena jumlah siswa yang ada belum mencukupi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, anggaran pembangunan sekolah akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
"Kami berharap tahun depan pembangunan SDN 2 Karangpatihan bisa segera dimulai, mengingat kondisi sekolah yang memang sangat memprihatinkan," harap Nurhadi.
Saat ini, tiga ruang kelas di SDN 2 Karangpatihan terpaksa dikosongkan karena mengalami kerusakan yang parah. Akibatnya, siswa kelas 2 dan 3 harus belajar di ruang darurat yang dibangun dari bahan kalsebot dan asbes. Bahkan, salah satu masjid di lingkungan sekolah juga difungsikan sebagai ruang kelas darurat untuk menampung aktivitas belajar mengajar.
