KPU Jawa Timur punya target ambisius: 83% partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Tapi, menurut Nur Salam, Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, ini bukan perkara mudah.
"Partisipasi di Pilkada memang selalu lebih rendah dibanding Pemilu," ungkap Nur Salam saat menjadi narasumber di Sarasehan Bersama Awak Media Polda Jatim Rayon 5 di Sun Hotel Kota Madiun, Sabtu (5/10/2024).
Dia menjelaskan, partisipasi pemilih bukan hanya soal jumlah orang yang datang ke TPS. "Mulai dari peluncuran hingga penetapan hasil, semua tahapan adalah bagian dari partisipasi masyarakat," tegasnya.
KPU Jatim bahkan akan merilis indeks partisipasi masyarakat yang melibatkan media dan pihak keamanan seperti Polda. "Ini penting untuk mengukur partisipasi secara komprehensif," tambah Nur Salam.
Tantangan lain datang dari lima wilayah di Jawa Timur yang mengalami fenomena "kotak kosong" dalam Pilkada. "Ini bisa mempengaruhi psikologi pemilih dan berdampak pada angka partisipasi," ujar Nur Salam.
Dia mengakui, KPU di lima kabupaten/kota dan KPU Provinsi Jatim punya pekerjaan berat untuk menjaga angka partisipasi meskipun ada calon tunggal.
Nur Salam juga menekankan peran pasangan calon dalam memobilisasi masyarakat. "Pemilu lebih tinggi partisipasinya karena mobilisasi massanya besar. Ada partai, Pilpres, dan caleg yang jumlahnya banyak," jelasnya.
Sebagai contoh, dia mencontohkan tingginya partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta karena isu panas yang menarik minat masyarakat. "Momentum dan isu yang berkembang sangat mempengaruhi animo masyarakat," katanya.
KPU Jatim akan bekerja keras untuk mencapai target partisipasi. Namun, bagi Nur Salam, yang terpenting adalah kerja keras dari personil KPU dalam menjaga partisipasi masyarakat selama seluruh tahapan berlangsung.
