Sidoarjo, Madura Post – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2026 menuai kritik tajam dari Fraksi Partai Golkar DPRD setempat. Dalam pandangan umumnya di rapat paripurna (1/11/2025), Fraksi Golkar menyoroti sejumlah kejanggalan dan ketidakberpihakan anggaran terhadap kepentingan masyarakat.
Wahyu Lumaksono, juru bicara Fraksi Golkar, mengungkapkan kekecewaannya atas penurunan signifikan total belanja daerah, yakni dari Rp 5,94 triliun (2025) menjadi Rp 5,13 triliun (2026) atau turun 13,7 persen. Ia menilai, penurunan ini harusnya diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
"Ada ketimpangan struktural yang mencolok. Contohnya, anggaran rapat koordinasi mencapai Rp 11 miliar, sementara BLUD Air Limbah Domestik yang melayani kebutuhan dasar masyarakat hanya kebagian Rp 1,1 miliar," ungkap Wahyu.
Related Post
Anggaran Pendidikan Terjun Bebas, Langgar Konstitusi!
Sorotan utama Fraksi Golkar tertuju pada sektor pendidikan. Anggaran pendidikan mengalami penurunan drastis, dari Rp 1,53 triliun (2025) menjadi hanya Rp 954 miliar (2026), atau anjlok 37,7 persen. Akibatnya, alokasi belanja pendidikan hanya 18,6 persen dari total APBD, jauh di bawah amanat UUD 1945 yang mewajibkan minimal 20 persen.
"Penurunan ini adalah kemunduran serius dalam pembangunan SDM. Kami mendesak agar alokasi anggaran pendidikan dikembalikan sesuai amanat konstitusi," tegas Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.
Banjir Tak Kunjung Tuntas, Penanganan Kesehatan Terancam
Fraksi Golkar juga menyoroti penanganan banjir yang dinilai belum menyentuh akar masalah. Meski data BPBD mencatat ribuan keluarga terdampak banjir, program pembangunan drainase senilai Rp 58 miliar dianggap belum memadai. Golkar mendesak Pemkab Sidoarjo menyusun grand design penanganan banjir terpadu dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
Di sektor kesehatan, penurunan anggaran juga terjadi di Dinas Kesehatan (turun 6,8 persen), RSUD Sidoarjo Barat (turun 17,2 persen), dan Puskesmas (turun 11,5 persen). "Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan menghambat penanganan stunting," kata Wahyu.
Target PAD Tidak Realistis, Indikasi Perencanaan Lemah
Fraksi Golkar juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang dinilai tidak realistis. Beberapa pos pajak justru ditargetkan lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan lemahnya perencanaan pendapatan daerah.
Wahyu Lumaksono menegaskan, Fraksi Golkar akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat. "Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi mengalihkan sumber daya dari yang tidak produktif ke sektor strategis," pungkasnya.
Anggota Fraksi Golkar lainnya, Muhammad Dian Felani menyoroti penurunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar 33,7 persen, padahal kualitas udara di beberapa wilayah Sidoarjo sudah masuk kategori tidak sehat. Ia mendesak pemerintah memperkuat sistem pemantauan udara dan mengadopsi skema insentif lingkungan.
Tinggalkan komentar