Madurapost.co.id – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan transformasi pengelolaan perusahaan daerah kini memasuki babak baru. Pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) menjadi langkah strategis yang menuai perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Hasan Irsyad, menekankan bahwa keberhasilan lembaga baru ini sangat bergantung pada siapa yang duduk di kursi kepemimpinannya.
Menurut Hasan, BP BUMD tidak boleh dipimpin oleh sembarang orang. Ia menegaskan bahwa sosok pemimpin yang dipilih haruslah figur yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika perusahaan daerah sekaligus menguasai seluk-beluk dunia bisnis secara profesional. Hal ini krusial agar tata kelola BUMD di Jawa Timur dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah.
"Pimpinan BP BUMD haruslah personel yang memahami persoalan di lapangan, mampu bersikap objektif, memberikan solusi yang tepat, serta memiliki insting bisnis yang kuat," ujar Hasan Irsyad saat memberikan keterangan di Surabaya, Kamis.
Langkah pembentukan BP BUMD ini sebenarnya merupakan respons konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap rekomendasi yang telah disusun oleh Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim. Kehadiran lembaga ini, yang secara resmi tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2026, dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi manajemen perusahaan-perusahaan milik daerah yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi.
Hasan menjelaskan bahwa fungsi BP BUMD nantinya akan sangat vital, terutama dalam memberikan pembinaan yang lebih terfokus. Lembaga ini diharapkan mampu melakukan pengawasan kinerja secara ketat, memetakan risiko investasi, mengelola aset dengan lebih efisien, menyusun rencana bisnis yang matang, hingga melakukan restrukturisasi jika diperlukan pada perusahaan yang kinerjanya menurun.
Urgensi pembenahan ini bukan tanpa alasan. Jika menilik data kinerja BUMD tahun buku 2025 yang terealisasi pada 2026, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Dari total realisasi sekitar Rp509,79 miliar, sebanyak Rp434,67 miliar atau lebih dari 85 persen kontribusinya hanya bersumber dari Bank Jatim.
Kondisi ini menjadi catatan penting, mengingat sembilan BUMD di Jawa Timur telah menerima suntikan penyertaan modal daerah yang sangat besar, yakni mencapai angka Rp4,15 triliun hingga akhir tahun 2025. Dengan modal sebesar itu, diharapkan produktivitas seluruh BUMD dapat merata dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.
Menanggapi hal tersebut, Komisi C DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mengawal implementasi rekomendasi Pansus BUMD. Fokus pengawalan akan diarahkan pada perbaikan tata kelola, peningkatan produktivitas aset, serta dorongan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Hasan juga memberikan catatan agar BP BUMD menjalankan perannya sebagai pengendali portofolio dan pemberi rekomendasi profesional kepada Gubernur. Ia mengingatkan agar lembaga ini tidak melampaui batas kewenangan yang ada, seperti mengambil alih peran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dewan pengawas, maupun jajaran direksi.
"Kami berharap ke depan sinergi antara DPRD Jatim, khususnya Komisi C, dengan Pemprov Jatim melalui BP BUMD akan semakin solid. Tujuannya jelas, agar PAD dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.
Tinggalkan komentar