Madurapost.co.id – Langkah berani diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menata ulang struktur birokrasi di lingkungan pemerintahannya. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sebanyak 13 kepala dinas atau kepala perangkat daerah resmi diganti. Fenomena perombakan besar-besaran ini sempat memicu tanda tanya di tengah masyarakat mengenai alasan di balik keputusan drastis tersebut.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya buka suara terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pergantian jabatan tersebut bukanlah sebuah keputusan yang diambil secara emosional atau berdasarkan sentimen pribadi. Eri menekankan bahwa setiap perombakan jabatan didasarkan pada hasil evaluasi mendalam terhadap kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan," ujar Eri Cahyadi saat memberikan keterangan resmi di Surabaya, Rabu.
Related Post
Menurut Eri, dalam sistem pemerintahan yang ia jalankan, setiap posisi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program kerja tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata atau outcome yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Ia menegaskan bahwa faktor suka atau tidak suka sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam proses mutasi ini. Di Surabaya, setiap pekerjaan diukur secara objektif melalui hasil akhir yang dicapai oleh masing-masing dinas.
Lebih lanjut, Eri memberikan filosofi menarik mengenai peran seorang kepala daerah. Ia mengibaratkan posisi pemimpin daerah layaknya seorang konduktor atau pemimpin orkestra. Seorang pemimpin harus mampu menyelaraskan berbagai instrumen, dalam hal ini adalah perangkat daerah, agar dapat menghasilkan harmoni pembangunan yang indah dan tepat sasaran.
"Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pembangunan kota.
Selain melakukan perombakan di level pimpinan, Pemkot Surabaya juga melakukan transformasi besar pada pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Eri mendorong para pegawai untuk tidak lagi terjebak dalam rutinitas administratif di dalam kantor. Sebaliknya, ia menginstruksikan agar ASN lebih banyak turun ke lapangan dan hadir di tengah-tengah masyarakat, salah satunya melalui optimalisasi pelayanan di balai RW.
"Kami mengubah cara bekerja. Kami tidak hanya bekerja di kantor, tapi ASN kami didorong bekerja di balai RW agar lebih dekat dengan rakyatnya," tegas Eri.
Strategi pelayanan publik di Surabaya pun dirancang dengan pendekatan yang sangat humanis. Eri menjelaskan bahwa skema pelayanan publik disusun berdasarkan siklus kehidupan warga, mulai dari masa kehamilan, masa kanak-kanak, hingga memasuki usia lanjut. Dengan pendekatan berbasis siklus hidup ini, pemerintah dapat menentukan jenis layanan apa yang paling dibutuhkan oleh warga pada setiap tahapan usianya, sehingga pelayanan menjadi lebih tepat guna dan menyentuh akar rumput.
Tinggalkan komentar