Madurapost.co.id – Pemerintah Kota Madiun terus melakukan terobosan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program Wali Kota Bersama Rakyat (WBR). Program yang digelar secara bergilir di setiap kelurahan ini kini mengalami transformasi fungsi yang signifikan. Jika sebelumnya WBR lebih banyak menjadi wadah untuk menampung usulan pembangunan, kini fokus utamanya telah bergeser menjadi ajang penyelesaian masalah nyata yang dihadapi warga di lapangan.
Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus memberikan dampak instan dan nyata. Ia tidak ingin program WBR hanya menjadi ajang seremoni atau sekadar daftar keinginan warga yang tidak terealisasi. Bagus menginstruksikan agar setiap persoalan yang muncul saat kegiatan berlangsung harus memiliki target penyelesaian yang konkret dan terukur.
"WBR ini bukan lagi sekadar tempat untuk mengajukan usulan, melainkan sarana untuk menuntaskan masalah. Saya sudah menginstruksikan kepada para lurah agar 70 persen persoalan di lapangan harus segera diselesaikan," tegas Bagus saat menghadiri kegiatan WBR di Kelurahan Pandean, Kota Madiun.
Related Post
Dalam skema baru ini, Bagus menetapkan tenggat waktu yang ketat bagi setiap permasalahan. Ada masalah yang harus tuntas pada hari yang sama saat kunjungan dilakukan, namun untuk persoalan yang lebih kompleks, pemerintah memberikan batas waktu maksimal hingga 60 hari. Ia menekankan pentingnya peran aktif dari Ketua RT, Lurah, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk melakukan identifikasi dini terhadap masalah di lingkungan mereka.
Untuk memastikan efektivitas program, Bagus juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan klarifikasi jika terdapat kendala teknis yang menghambat penyelesaian masalah. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam dan ikut mengawasi jalannya program pemerintah. Jika ada janji atau pekerjaan yang telah disepakati namun tidak kunjung dilaksanakan, warga dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan "Awak Sigap".
"Laporan melalui Awak Sigap akan langsung saya terima, sehingga persoalan yang belum tertangani bisa segera saya tindak lanjuti," tambahnya.
Berbagai isu krusial menjadi catatan utama dalam kegiatan WBR, mulai dari perbaikan saluran air, usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengelolaan sampah, hingga bantuan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penanganan stunting dan bantuan bagi warga kurang mampu juga menjadi prioritas utama dalam agenda ini.
Selain fokus pada infrastruktur dan sosial, WBR juga menjadi sarana untuk memantau kondisi ekonomi warga. Pemerintah Kota Madiun memanfaatkan momen ini untuk mensosialisasikan program pemberdayaan ekonomi, seperti penyediaan lapak UMKM di tiap kelurahan serta berbagai pelatihan keterampilan. Di lokasi kegiatan, berbagai layanan publik juga dihadirkan secara langsung, mulai dari administrasi kependudukan, cek kesehatan gratis, hingga layanan perizinan dan pajak daerah.
Melalui pendekatan yang lebih humanis dengan menyambangi langsung rumah-rumah warga rentan dan lansia, Bagus berharap WBR dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif guna mewujudkan Kota Madiun yang lebih maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan komentar