Madurapost.co.id – Kabar bahagia menyelimuti masyarakat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Setelah sempat mengalami kendala teknis dan finansial yang menyebabkan program jaminan kesehatan terhenti sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan secara resmi telah mengaktifkan kembali program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
Langkah ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah untuk mengakses layanan medis. Pengaktifan kembali program ini dilakukan setelah pemerintah daerah berhasil menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan yang sempat menjadi penghambat utama operasional program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, mengonfirmasi bahwa program jaminan kesehatan ini kini sudah bisa dinikmati kembali oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa proses aktivasi dilakukan secara bertahap hingga akhirnya bisa diterapkan secara menyeluruh.
Related Post
"Program UHC di Pamekasan telah aktif kembali sejak 2 November 2026 dan per hari ini sudah berlaku serentak di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Pamekasan," ujar Saifuddin dalam keterangan resminya kepada awak media, Selasa.
Melalui program UHC ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu keunggulan utama dari sistem ini adalah kemudahan aksesnya. Warga tidak lagi perlu dipusingkan oleh urusan administrasi yang rumit atau kendala biaya saat membutuhkan pertolongan medis.
Cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah Pamekasan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial tidak lagi merasa takut untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, Pemkab Pamekasan telah menyiapkan komitmen anggaran yang cukup besar. Untuk saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp14 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah merancang proyeksi anggaran yang jauh lebih besar untuk tahun mendatang.
"Untuk tahun 2027, kami telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp83 miliar lebih untuk mendukung program ini, dengan fokus layanan pada kelas 3," tambah Saifuddin.
Sebagai informasi, program prioritas ini sebenarnya telah diluncurkan pertama kali oleh Bupati Pamekasan periode sebelumnya, Baddrut Tamam, pada 25 Desember 2022. Saat itu, program ini mulai diberlakukan secara serentak pada 7 Januari 2023. Pada masa awal implementasinya, program ini telah menjangkau ratusan ribu jiwa yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di seluruh Kabupaten Pamekasan.
Dengan aktifnya kembali program UHC ini, diharapkan angka kesehatan masyarakat di Pamekasan semakin meningkat dan kesejahteraan warga semakin terjamin melalui akses kesehatan yang inklusif dan mudah dijangkau.
Tinggalkan komentar