Nasib Hutan Kota UI Kini Jadi Sorotan

Nasib Hutan Kota UI Kini Jadi Sorotan

Madurapost.co.id – Kabar mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI) akhirnya mendapatkan klarifikasi tegas dari pihak pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa proyek pendidikan tersebut tidak akan mengusik atau merusak ekosistem hutan kota yang menjadi paru-paru hijau di area kampus tersebut.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan penjelasan langsung kepada awak media di Jakarta untuk meluruskan simpang siur informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di lahan yang berbatasan dengan area tersebut, namun tetap berada di sisi wilayah DKI Jakarta, bukan di dalam kawasan hutan kota.

Nasib Hutan Kota UI Kini Jadi Sorotan
Gambar Istimewa : cdn.antaranews.com

"Kami tidak akan membangun di dalam hutan kota. Pembangunan Sekolah Rakyat harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh melanggar regulasi lingkungan," ujar Saifullah dengan tegas.

COLLABMEDIANET

Menurut penjelasan Saifullah, rencana ini bermula dari upaya Kemensos untuk mencari lahan yang memadai guna menampung kebutuhan pendidikan bagi warga DKI Jakarta. Proyek ini membutuhkan lahan seluas kurang lebih delapan hektare agar mampu mengakomodasi lebih dari 3.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Dalam proses koordinasi dengan pihak Universitas Indonesia, pihak kampus sebenarnya telah menawarkan beberapa opsi lokasi. Namun, lahan di kawasan Rawamangun dan Cawang yang masing-masing hanya seluas 1,5 hektare dinilai terlalu sempit untuk memenuhi kapasitas siswa yang direncanakan. Sebagai alternatif, UI menawarkan lahan di area kampus utama yang posisinya berbatasan langsung dengan hutan kota.

Meski demikian, Saifullah menekankan bahwa pemilihan lokasi tersebut belum bersifat final. Saat ini, tim gabungan yang terdiri dari Kemensos, pihak UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan verifikasi lapangan serta pengecekan administrasi yang mendalam. Proses ini sangat krusial sebelum nantinya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Lebih lanjut, Saifullah menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memberikan lampu hijau terhadap rencana ini, asalkan seluruh prosesnya patuh pada tata ruang dan regulasi yang ada. Ia menjelaskan bahwa pembangunan ini harus melewati tahapan yang ketat, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan memastikan lokasi tersebut bebas dari risiko bencana. Proses verifikasi ini diperkirakan akan memakan waktu antara enam bulan hingga satu tahun.

Menanggapi kritik dari masyarakat terkait isu pemanfaatan lahan tersebut, Kemensos justru menyambut baik masukan tersebut sebagai bahan evaluasi. Saifullah menegaskan bahwa dirinya, pihak UI, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama-sama menolak jika pembangunan tersebut sampai mengorbankan fungsi hutan kota.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain pendidikan, program ini juga terintegrasi dengan layanan lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis guna mendukung pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 182 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 gedung sekolah permanen hingga tahun 2029 mendatang. Di wilayah Jakarta sendiri, Kemensos tengah menyiapkan tambahan 10 titik sekolah rintisan untuk membantu anak-anak jalanan dan anak telantar agar tidak putus sekolah.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar