Madurapost.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengambil langkah progresif untuk melindungi para calon pekerja migran dari jeratan rentenir dan pinjaman ilegal yang kerap menghantui. Melalui sebuah kolaborasi strategis, Pemprov Jatim kini menghadirkan solusi finansial yang dirancang khusus untuk membantu para lulusan SMA dan SMK yang memiliki ambisi untuk berkarier di mancanegara.
Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Sinergi Program Layanan Perbankan yang berlangsung khidmat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (18/11/2026). Dalam seremoni tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, serta Direktur Utama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim, Irwan Eka Wijaya.

Program ini merupakan jawaban atas keresahan masyarakat mengenai tingginya biaya yang harus dikeluarkan sebelum seseorang bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Selama ini, banyak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terpaksa terjebak dalam skema pinjaman tidak resmi dengan bunga mencekik hanya demi bisa menutupi biaya persiapan awal.

Related Post
Melalui kerja sama dengan BPR Jatim, pemerintah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat khusus Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI). Fasilitas kredit ini menawarkan suku bunga yang sangat ringan dan terjangkau, sehingga tidak akan membebani para pekerja saat mereka mulai merintis karier di luar negeri.
Dana dari fasilitas kredit ini dapat digunakan secara fleksibel untuk menutupi berbagai kebutuhan krusial, mulai dari biaya pelatihan keterampilan, proses sertifikasi profesi, pengurusan dokumen resmi negara, hingga biaya tiket keberangkatan. Dengan adanya dukungan finansial yang legal dan terstruktur, hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penghalang utama bagi anak muda Jawa Timur untuk bersaing secara global dapat teratasi.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa sinergi ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk perlindungan nyata dari pemerintah. Dengan mengarahkan para calon pekerja ke lembaga perbankan resmi, pemerintah berupaya memutus rantai praktik pinjaman ilegal yang sering kali merugikan para pekerja migran di kemudian hari.
Selain itu, program ini juga menyasar para alumni SMA dan SMK di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa lulusan pendidikan menengah memiliki akses yang setara untuk meningkatkan taraf hidup melalui jalur kerja internasional yang aman dan legal.
Dengan adanya integrasi antara kebijakan pendidikan dan dukungan perbankan ini, diharapkan angka penempatan pekerja migran ilegal dapat ditekan seminimal mungkin. Jawa Timur kini tengah membangun fondasi yang lebih kuat bagi para pejuang devisa agar mereka dapat berangkat dengan persiapan matang, dokumen lengkap, dan tanpa beban utang yang tidak sehat. Melansir informasi dari madurapost.co.id, inisiatif ini diharapkan menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam melindungi hak-hak pekerja migran sejak dini.








































Tinggalkan komentar