PDIP Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Hasto Dorong E-Voting sebagai Solusi Biaya Politik

Surabaya, Madura Post – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sikap ini merupakan amanat dari Rakernas Pertama 2026 dan aspirasi rakyat. Hasto juga menawarkan solusi inovatif berupa sistem e-voting untuk menekan biaya politik pilkada langsung yang kerap menjadi sorotan.

Berbicara di Surabaya pada Sabtu (17/1/2026), Hasto menegaskan bahwa seluruh struktur partai berlambang banteng moncong putih di seluruh Indonesia telah bersepakat bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. "Setelah PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian seluruh struktur partai di Indonesia melalui rakernas merekomendasikan pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDIP," ujar Hasto.

Penolakan keras ini, menurut Hasto, merupakan wujud komitmen PDIP terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti amanat reformasi. Ia menjelaskan bahwa pilkada langsung menjamin masa jabatan kepala daerah yang stabil selama lima tahun, tidak mudah digoyahkan oleh kepentingan parlemen. Dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab penuh untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka.

"Dengan dipilih langsung, maka masa jabatan kepala daerah bersifat tetap lima tahun, ada jaminan kepastian masa jabatan, dan tidak mudah untuk dijatuhkan melalui parlemen," imbuhnya, menekankan pentingnya stabilitas kepemimpinan daerah.

Dalam menghadapi wacana pilkada tidak langsung, Hasto mengungkapkan bahwa fraksi PDIP di parlemen akan terus membuka ruang dialog dan meyakini bahwa para anggota DPR RI akan senantiasa mendengarkan suara masyarakat. Selain itu, PDIP juga akan melakukan langkah-langkah internal dengan memberikan penjelasan kepada pimpinan partai dan pimpinan fraksi untuk menegaskan komitmen bersama terhadap kedaulatan rakyat.

Menanggapi keluhan mengenai biaya pilkada langsung yang mahal, PDIP memiliki terobosan inovatif. Hasto menyebutkan bahwa gagasan penggunaan teknologi e-voting sebagai solusi sudah lama diinisiasi oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ide ini, kata Hasto, terinspirasi dari keberhasilan implementasi e-voting di negara lain seperti India.

"E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita," jelasnya.

Untuk mewujudkan sistem e-voting yang efisien dan murah tanpa mengor