Sumenep – Sudah hampir setahun Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III milik Pemkab Sumenep terbengkalai. Kecewa dengan kondisi ini, warga kepulauan mendesak agar kapal tersebut segera dioperasikan kembali.
"Kami sangat membutuhkan layanan transportasi laut yang disediakan pemerintah. Kenapa dibiarkan tidak beroperasi?" ujar Fauzi, salah satu warga pulau.
Menurut Fauzi, meski ada pilihan transportasi laut lainnya, kualitas pelayanan kapal milik Pemkab Sumenep lebih spesifik dan optimal untuk masyarakat kepulauan.
"Pemerintah punya kapal sendiri, sayang jika tidak beroperasi maksimal," imbuhnya.
Senada dengan Fauzi, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, juga mendesak agar DBS III segera difungsikan.
"Masih proses docking katanya. Kami meminta agar segera selesai, sehingga bisa melayani masyarakat kepulauan," tegas Dadang.
Anggota DPRD Sumenep, M. Ramzi, juga ikut menyuarakan kekecewaan warga. Ia menilai, akses jalur laut menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat kepulauan, terutama untuk keperluan kesehatan.
"Apalagi masyarakat juga membayar. Sayang sekali jika kapal ini rusak parah dan tidak berfungsi. Kerugian bagi masyarakat kepulauan sangat terasa," jelas Ramzi.
Terkait hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Sumenep, M. Tayyib, mengaku telah berupaya untuk mengoperasikan DBS III. Namun, ia menegaskan bahwa prosesnya harus melalui beberapa tahapan, termasuk proses docking.
"Kami tetap berupaya agar segera beroperasi, tapi saat ini prosesnya belum selesai," ujar Tayyib.
Warga kepulauan berharap agar Pemkab Sumenep segera menyelesaikan proses docking dan mengoperasikan DBS III. Hal ini penting untuk menjamin akses transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat kepulauan.
