Surabaya – Bawaslu Surabaya mendeteksi potensi masalah serius menjelang Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 1.156 Tempat Pemungutan Suara (TPS) masuk kategori rawan, mengancam kelancaran proses pemilihan. Kerawanan ini terutama berasal dari tiga sumber utama: data pemilih tak sesuai syarat, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang bermasalah, dan data pemilih disabilitas yang tak akurat dalam DPT.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Surabaya, Syaifuddin, mengungkapkan rinciannya. Dari tiga indikator utama tersebut, teridentifikasi 24 potensi kerawanan yang tersebar di 265 TPS. "Kami telah memetakan 24 potensi kerawanan di berbagai kecamatan di Surabaya. Pemilih tak memenuhi syarat tersebar di 265 TPS," tegas Syaifuddin di Surabaya, Minggu (24/11/2024).
Syaifuddin menjelaskan, masalah utama berasal dari data pemilih yang tak akurat. Banyak kasus perubahan status pekerjaan, seperti alih profesi menjadi anggota TNI/Polri, dan data pemilih yang telah meninggal dunia. Kecamatan Bubutan, Gunung Anyar, Lakar Santri, dan Karang Pilang menjadi beberapa wilayah yang paling terdampak. "Banyak kasus alih profesi dan data kematian, terutama di Bubutan, Gayungan, Karangpilang, Kenjeran, Lakarsantri, Mulyorejo, Pakal, Pabean Cantikan, Rungkut, Semampir, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, dan Wonocolo," rincinya.
Selain masalah data, Bawaslu Surabaya juga mengkhawatirkan lokasi TPS yang rawan bencana alam. Beberapa TPS di wilayah Asemrowo dan Suko Manunggal teridentifikasi berisiko tinggi terkena banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. "Kami telah menginformasikan kepada masing-masing TPS yang rawan agar petugas dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah," pungkas Syaifuddin. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan integritas dan kelancaran Pilkada 2024 di Surabaya.
