Madurapost.co.id – Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah proaktif dalam memerangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian mengkhawatirkan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Pemkot Surabaya menggelar program penguatan kapasitas bagi 900 anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Langkah strategis ini bertujuan untuk mempertajam sensitivitas serta memperdalam pemahaman para anggota satgas mengenai alur kerja penanganan kasus di lapangan. Mengingat luasnya wilayah Kota Surabaya, keberadaan 900 personel yang tersebar di berbagai titik menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dini.
Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menekan angka kriminalitas terhadap kelompok rentan. Menurutnya, Satgas PPA memiliki peran yang sangat vital karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.
Related Post
"DP3A-PPKB tidak mungkin bisa memantau seluruh sudut Kota Surabaya secara mandiri. Sebagian besar laporan kasus yang berhasil kami tangani justru bermula dari kepekaan teman-teman satgas di lapangan yang mampu melihat adanya ketidakberesan di lingkungan mereka," ujar Ida saat memberikan keterangan di Surabaya, Kamis.
Ida menyoroti sebuah tren yang cukup memprihatinkan, di mana pelaku kekerasan sering kali bukan orang asing, melainkan anggota keluarga atau orang terdekat korban. Hal ini membuat kasus kekerasan cenderung bersifat tertutup, tersembunyi, dan sulit terdeteksi oleh otoritas formal jika tidak ada kepedulian dari lingkungan sekitar.
Ia memberikan instruksi khusus agar para anggota satgas lebih peka terhadap sinyal-sinyal awal kekerasan. Salah satu indikasi yang sering muncul adalah adanya kegaduhan atau suara keributan yang tidak wajar dari dalam sebuah rumah tangga. "Satgas harus mampu membaca sinyal tersebut. Jika ada indikasi, tindakan cepat harus diambil, baik berupa teguran kepada orang tua maupun langkah pengamanan lainnya sebelum dampak yang lebih fatal terjadi," tegasnya.
Selain aspek kepekaan sosial, pelatihan ini juga membekali para anggota dengan kemampuan teknis penanganan awal. Salah satu materi penting yang diberikan adalah prosedur pengamanan bukti visum. Anggota satgas diajarkan agar tidak sembarangan mengobati luka korban sebelum dilakukan pemeriksaan medis resmi, guna menjaga keaslian bukti hukum yang nantinya akan digunakan dalam proses peradilan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Surabaya juga menetapkan standar respons cepat terhadap setiap aduan. Ida menjamin bahwa setiap laporan kekerasan yang masuk ke sistem akan ditindaklanjuti secara kilat. "Kami memastikan setiap laporan yang masuk harus mendapatkan respons dan tindak lanjut dalam waktu kurang dari 12 jam," pungkasnya. Melalui penguatan ini, Surabaya berharap dapat menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak di seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan komentar