Madurapost.co.id – Pemerintah tengah bergerak cepat menyiapkan strategi khusus guna mengantisipasi lonjakan arus kendaraan yang diprediksi akan memadati jalur penyeberangan utama Jawa-Bali. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kemacetan parah di lintasan penyeberangan Ketapang di Banyuwangi menuju Gilimanuk di Bali, terutama saat memasuki periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mendatang.
Guna menghindari penumpukan kendaraan yang berisiko mengganggu mobilitas masyarakat, pemerintah telah merancang skema penggunaan tiga pelabuhan alternatif. Strategi ini merupakan hasil dari rapat koordinasi intensif yang melibatkan Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta pihak KSOP Kelas III Tanjungwangi, Banyuwangi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, menjelaskan bahwa skema pengalihan arus ini akan membagi beban kendaraan ke beberapa titik strategis. Di sisi Pulau Jawa, pemerintah akan mengoptimalkan Pelabuhan Jangkar yang berlokasi di Situbondo dan Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi. Sementara itu, untuk sisi Pulau Bali, Pelabuhan Celukan Bawang telah disiapkan sebagai jalur alternatif bagi para pelintas.
Related Post
"Setiap pelabuhan alternatif ini diproyeksikan mampu menampung hingga 500 kendaraan. Hal ini sangat penting agar arus lalu lintas tidak hanya bertumpu pada satu titik utama saja," ujar Komang saat memberikan keterangan di Banyuwangi, Rabu.
Untuk memastikan operasional di pelabuhan alternatif berjalan maksimal, pemerintah juga telah menyiapkan armada kapal penyeberangan yang cukup banyak. Sebanyak 13 armada kapal telah disiagakan, dengan rincian delapan kapal akan dikerahkan melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo, dan lima kapal lainnya akan beroperasi melalui Pelabuhan Tanjungwangi.
Berdasarkan hasil analisis dan rapat koordinasi, diperkirakan jumlah kendaraan kelas VB yang melintasi jalur Ketapang-Gilimanuk bisa mencapai angka 1.000 kendaraan per hari pada masa puncak liburan. Tanpa adanya pengalihan ke pelabuhan lain, antrean panjang dan kemacetan di area pelabuhan menjadi ancaman nyata yang dapat merugikan pengguna jasa penyeberangan.
Selain kesiapan armada dan pelabuhan, aspek kenyamanan fasilitas publik juga menjadi prioritas utama dalam pembahasan ini. Pemerintah berkomitmen melakukan sejumlah pembenahan di lokasi pelabuhan alternatif, mulai dari penambahan lampu penerangan agar area tetap aman di malam hari, perbaikan fasilitas toilet, hingga pemasangan kamera pengawas atau CCTV untuk memantau situasi secara real-time.
"Kami ingin memastikan semua fasilitas siap sebelum pelayanan dimulai. Koordinasi dengan seluruh pihak terkait akan terus dilakukan agar operasional berjalan lancar dan masyarakat merasa nyaman selama perjalanan," tambah Komang.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengalihan arus ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi teknis dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun manajemen rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan agar transisi kendaraan dari jalur utama ke jalur alternatif dapat berjalan mulus tanpa kendala.
Tinggalkan komentar