Madurapost.co.id – Dinamika kebijakan pusat mulai menyentuh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan instruksi terkait penyesuaian jumlah tenaga pendukung operasional, hingga saat ini belum ada langkah pemutusan hubungan kerja atau pengurangan jumlah relawan di wilayah tersebut.
Ketua Forum Mitra SPPG Tulungagung, Rifqi Firmansyah, memberikan klarifikasi terkait isu efisiensi tenaga kerja yang tengah menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa seluruh unit SPPG di Tulungagung masih berupaya menjaga stabilitas tenaga kerja yang ada, sembari tetap menghormati regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui BGN.
"Kami sangat menghormati dan senantiasa mengikuti setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional," ujar Rifqi dalam keterangannya pada Kamis.
Sebagai bentuk respons terhadap kebijakan penyesuaian operasional tersebut, pengelola SPPG di Tulungagung mengambil langkah taktis agar program pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa harus merumahkan tenaga kerja. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan mengubah pola kerja menjadi sistem dua sif.
Pengaturan jadwal ini diprioritaskan bagi unit-unit SPPG yang memiliki jumlah relawan cukup besar, yakni berkisar antara 24 hingga 25 orang. Dengan sistem pembagian waktu ini, para relawan tetap bisa menjalankan tugasnya secara bergantian, sehingga mereka tetap mendapatkan waktu istirahat yang cukup tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Rifqi menekankan bahwa langkah ini murni merupakan pengaturan teknis sementara. Ia memastikan bahwa tidak ada kebijakan pemberhentian permanen yang dilakukan oleh pihak SPPG di Tulungagung. "Saat ini, rata-rata SPPG menerapkan pembagian dua sif. Ini bukan berarti ada pengurangan pegawai, melainkan hanya pengaturan jadwal agar mereka bisa beristirahat sejenak sambil menunggu instruksi atau kebijakan terbaru dari BGN," tambahnya.
Saat ini, tercatat sebanyak 133 unit SPPG telah aktif beroperasi di seluruh penjuru Kabupaten Tulungagung. Secara umum, setiap unit memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tenaga ahli gizi, akuntan, kepala SPPG, serta didukung oleh rata-rata 47 relawan.
Merujuk pada petunjuk teknis dari BGN, jumlah relawan sebenarnya sangat bergantung pada kapasitas jumlah penerima manfaat di setiap unit. Sebagai gambaran, unit yang melayani 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat dibatasi hanya memiliki 15 sampai 24 relawan. Sementara itu, unit dengan skala besar yang melayani 3.000 orang atau lebih, diperbolehkan memiliki maksimal 47 relawan.
Di Tulungagung sendiri, diperkirakan sekitar 50 persen unit SPPG berada pada kategori layanan 1.000 hingga 1.500 penerima manfaat. Sisanya, unit-unit lain tersebar melayani cakupan yang lebih luas, yakni antara 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Melalui manajemen yang adaptif, diharapkan program pemenuhan gizi ini tetap konsisten memberikan dampak positif bagi masyarakat Tulungagung.
Tinggalkan komentar