Madurapost.co.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun mengambil langkah tegas dalam mengamankan aset negara. Sebanyak 89 bangunan yang berdiri tanpa izin di atas lahan milik perusahaan di sepanjang jalur Saradan-Wilangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akhirnya ditertibkan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan stasiun agar lebih rapi dan fungsional.
Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengungkapkan bahwa tindakan ini bukan tanpa alasan. Penertiban tersebut merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemerintah Kabupaten Madiun. Rencananya, lahan yang telah dibersihkan tersebut tidak akan dibiarkan kosong, melainkan akan dikembangkan menjadi area istirahat yang lebih tertata.
"Tujuan utama kami adalah menjadikan kawasan ini lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Melalui kerja sama dengan Pemkab Madiun, lokasi ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai fasilitas publik yang lebih bermanfaat," ujar Tohari saat memberikan keterangan di Madiun, Kamis.
Secara spesifik, operasi penertiban ini menyasar area di Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan. Lokasi tersebut berada di sepanjang jalur rel yang menghubungkan Stasiun Saradan dengan Stasiun Wilangan. Untuk memastikan proses berjalan kondusif dan sesuai prosedur, PT KAI mengerahkan personel gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), serta didampingi oleh aparat TNI dan Polri.
Tohari menegaskan bahwa seluruh bangunan yang menjadi sasaran pembongkaran terbukti berdiri di atas tanah milik PT KAI secara ilegal. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewenangan penuh secara hukum untuk melakukan pengawasan serta tindakan penertiban guna melindungi aset negara dari penggunaan yang tidak sah.
Menariknya, PT KAI mengklaim telah menempuh jalur persuasif sebelum melakukan eksekusi lapangan. Perusahaan telah mengirimkan surat peringatan secara bertahap, mulai dari Surat Peringatan pertama (SP1), kedua (SP2), hingga ketiga (SP3) kepada para pemilik bangunan. Meski demikian, pihak manajemen tetap menunjukkan sisi humanis dengan memberikan tenggat waktu tambahan.
"Kami masih memberikan kesempatan kepada warga yang belum sempat merobohkan bangunannya untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Waktu yang diberikan adalah maksimal 10 hari sejak pemberitahuan terakhir," tambah Tohari.
Hingga saat ini, beberapa warga dilaporkan telah berinisiatif membongkar bangunan mereka secara sukarela. Terkait bangunan yang masih berdiri, pihak KAI akan terus berkoordinasi untuk memastikan apakah warga akan menyelesaikannya sendiri atau akan dilakukan pembongkaran paksa oleh petugas.
Dalam tahap awal penertiban ini, petugas memprioritaskan pembongkaran terhadap 10 bangunan yang difungsikan sebagai warung. Sementara itu, sisa bangunan lainnya yang masuk dalam daftar 89 target akan dipantau hingga batas waktu yang telah ditentukan berakhir. Melalui penataan ini, diharapkan kawasan jalur kereta api di Madiun menjadi lebih aman, tertib, dan estetis.
Tinggalkan komentar