Madurapost.co.id – Persoalan klasik yang selalu menghantui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk menjelang musim libur panjang kini kembali menjadi sorotan tajam. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak sekadar memberikan solusi jangka pendek dalam mengatasi kemacetan di pelabuhan tersebut.
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dermaga yang permanen daripada sekadar membuka lintasan alternatif sementara. Menurutnya, kebijakan membuka jalur tambahan hanya untuk menyambut masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang ada.

"Alangkah baiknya jika pemerintah memprioritaskan pembangunan dermaga yang bersifat permanen. Infrastruktur seperti ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kita semua hingga puluhan tahun ke depan," ujar Khoiri saat memberikan keterangan di Surabaya, Sabtu.

Related Post
Kritik ini muncul menyusul rencana Kementerian Perhubungan yang menyiapkan anggaran sekitar Rp70 miliar untuk membuka lintasan sementara di jalur Jangkar, Situbondo menuju Celukan Bawang, Bali Utara. Khoiri menilai alokasi dana sebesar itu jauh lebih efektif jika dialihkan untuk memperkuat kapasitas dermaga di jalur utama Ketapang-Gilimanuk. Baginya, program yang hanya berlangsung selama 14 hari tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus logistik dan penumpang secara berkelanjutan.
Kondisi di lapangan saat ini memang menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah armada dengan fasilitas yang tersedia. Dari total 58 kapal yang seharusnya beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kenyataannya hanya 28 kapal yang mampu bersandar dan beroperasi setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dermaga yang ada, sehingga 30 kapal lainnya terpaksa menganggur dan tidak bisa bekerja secara optimal.
Saat ini, infrastruktur di pelabuhan tersebut baru memiliki tujuh pasang dermaga. Dari jumlah tersebut, sekitar tiga pasang merupakan dermaga landing craft machine (LCM) yang kondisinya belum ideal karena belum dilengkapi dengan kolam pelabuhan yang memadai. Akibatnya, proses sandar kapal dan aktivitas bongkar muat sering kali mengalami kendala serius, terutama saat cuaca buruk melanda perairan tersebut.
Gapasdap mengusulkan agar kapasitas dermaga ditingkatkan hingga mencapai 14 pasang. Langkah ini dianggap krusial, mengingat konektivitas darat melalui Jalan Tol Trans Jawa yang kini sudah menjangkau wilayah Besuki hingga Situbondo diprediksi akan memicu lonjakan volume kendaraan yang sangat besar menuju Bali.
Tanpa adanya perbaikan infrastruktur dermaga yang nyata, risiko terjadinya antrean panjang kendaraan yang mengular setiap musim liburan, seperti Nataru, Lebaran, maupun hari libur nasional lainnya, akan terus membayangi. Jika pemerintah tetap memilih solusi sementara, maka kemacetan di pelabuhan akan terus menjadi momok yang merugikan masyarakat dan sektor ekonomi nasional. Melansir laporan dari madurapost.co.id, penguatan infrastruktur permanen adalah kunci utama stabilitas penyeberangan antar-pulau.










































Tinggalkan komentar