Madurapost.co.id – Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Tulungagung menunjukkan tren yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, khususnya terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun kepolisian, tercatat sebanyak 56 laporan kasus penipuan dan penggelapan masuk ke meja penyidik hanya dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Wakil Kepala Polres Tulungagung, Komisaris Polisi Siswanto, mengungkapkan bahwa mayoritas dari kasus-kasus tersebut berakar dari kejahatan berbasis daring atau online. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi medan baru yang sangat rawan bagi para pelaku kriminal untuk mencari mangsa.
"Dalam sebulan terakhir, kami mengidentifikasi ada 56 laporan kasus terkait penipuan dan penggelapan. Angka ini merupakan bagian dari total 109 laporan tindak kejahatan yang kami terima selama periode tersebut," ujar Siswanto saat memberikan keterangan resmi di Tulungagung, Sabtu.
Siswanto menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra bagi masyarakat yang sering melakukan transaksi melalui platform digital. Salah satu modus yang paling berbahaya dan sering menjerat korban adalah skema "penipuan segitiga". Dalam modus ini, pelaku memposisikan diri sebagai penjual di satu sisi dan pembeli di sisi lain, lalu memanipulasi komunikasi antara kedua pihak untuk mengelabui salah satunya agar uang transaksi masuk ke rekening pelaku, bukan ke penjual yang asli.
Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak menunda untuk melapor jika merasa menjadi korban atau menemukan indikasi tindak pidana. Kecepatan dalam melaporkan kejadian sangat krusial bagi petugas untuk melakukan penelusuran jejak digital, mengamankan bukti transaksi, serta melacak aliran dana yang digunakan pelaku.
"Kami meminta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penipuan agar petugas kami bisa segera melakukan tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku," tambah Siswanto.
Menariknya, Polres Tulungagung juga menjelaskan bahwa tidak semua perkara harus berakhir di meja hijau. Kepolisian membuka ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan damai, asalkan kasus tersebut memenuhi syarat-syarat hukum tertentu dan tidak merugikan kepentingan umum secara luas.
Sebagai langkah preventif, Siswanto mengingatkan warga untuk selalu melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran. Hal ini meliputi pengecekan identitas penjual, memastikan keaslian barang yang ditawarkan, hingga memastikan keamanan rekening bank yang digunakan.
Ia juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tulungagung bukan hanya tugas tunggal kepolisian. "Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. Hal ini harus dimulai dari kesadaran di lingkup keluarga, penguatan di tingkat RT dan RW, hingga ke tingkat desa agar situasi tetap kondusif," pungkasnya.
Tinggalkan komentar