ASN Kota Malang Dilarang "Ciplung" Politik, Pj Wali Kota Ancam Sanksi!

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, tegas meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Malang untuk menjaga netralitas dan kondusivitas selama Pilkada 2024. Pesan ini

Redaksi

ASN Kota Malang Dilarang "Ciplung" Politik, Pj Wali Kota Ancam Sanksi!

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, tegas meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Malang untuk menjaga netralitas dan kondusivitas selama Pilkada 2024. Pesan ini disampaikan langsung kepada 642 ASN di Gedung Islamic Center, Senin (26/8/2024).

"Netralitas ASN bukan hanya soal menjaga jarak dari kepentingan politik, tetapi juga menjaga integritas dalam setiap kebijakan dan keputusan," tegas Iwan.

ASN Kota Malang Dilarang "Ciplung" Politik, Pj Wali Kota Ancam Sanksi!

Iwan mengingatkan, memasuki pesta demokrasi di bulan November nanti, netralitas dan profesionalitas ASN menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses demokrasi yang adil dan berkualitas.

"Kami sudah melakukan banyak langkah persiapan, termasuk penandatanganan pakta integritas dan pembekalan kepada ASN tentang aturan yang dilarang dan tidak diperbolehkan," jelas Iwan.

Tak hanya netralitas, Iwan juga menekankan pentingnya komitmen antikorupsi bagi ASN. "Koranpsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Dalam kegiatan pengembangan kapasitas ASN ini, para ASN juga menandatangani pakta integritas untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Sebelum penandatanganan, mereka menggaungkan ikrar yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

"Kami berharap dengan adanya pengembangan kapasitas ASN ini, penandatanganan pakta integritas, dan ikrar yang disampaikan oleh Pak Sekda, ASN di Kota Malang memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang tahun 2024," ujar Iwan.

Iwan menegaskan, pengawasan terhadap netralitas ASN akan dilakukan secara ketat. "Bimbingan, pakta integritas, dan monitoring evaluasi dengan seluruh stakeholder penyelenggara akan kami lakukan," tegasnya.

"Kami juga telah menandatangani pakta integritas dengan Bawaslu dan KPU untuk melakukan monitoring bersama pada setiap tahapan Pilkada. Dengan adanya kolaborasi ini, tidak hanya pelaku politik atau masyarakat yang diawasi, tetapi juga ASN," tambah Iwan.

Mohon maaf, Foto memang tidak relevan. Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar