Sumenep – DPRD Sumenep baru saja menuntaskan pembangunan gedung baru yang menelan biaya hingga Rp102 miliar. Namun, ironisnya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 justru dilakukan di Surabaya, bukan di gedung megah tersebut. Keputusan ini menuai kritik dari internal Dewan.
Muhammad Hanafi, anggota Komisi III DPRD Sumenep, menilai pembahasan RAPBD di Surabaya terkesan membuang-buang anggaran. "Rapat di luar kota itu layak jika ada pembahasan yang sangat urgen atau mendesak. Tetapi, jika hanya pembahasan APBD, sebaiknya dilakukan di kantor DPRD," tegas Hanafi.
Hanafi berpendapat, gedung DPRD yang baru sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga kebutuhan lainnya. "Dengan begitu, akan terjadi efisiensi anggaran. Dari sisi anggaran, ini pemborosan. Dari sisi kepantasan, masyarakat bisa menilai bahwa itu juga tidak pantas," tambah Hanafi.
"Kurang mewah apa gedung DPRD baru, kalau masih melakukan rapat di luar kota?" tanya Hanafi dengan nada heran.
Politisi asal kepulauan ini menambahkan, anggaran yang digunakan untuk rapat pembahasan APBD tahun sebelumnya mencapai Rp100 juta lebih. "Untuk saat ini kurang begitu mengetahui, tetapi tidak jauh berbeda dari angka itu," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, membenarkan pembahasan RAPBD 2025 sudah dimulai sejak Jumat (1/11/2024) dan direncanakan rampung pada Senin (11/11/2024). Ia menjelaskan, pembahasan di Surabaya dilakukan karena ada hal yang perlu diselesaikan di luar kota dan ada hal penting yang perlu disampaikan.
"Semoga tepat waktu dan APBD 2025 cepat rampung," harap Dulsiam, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Senin (4/11/2024).
Rencananya, setelah pembahasan di Surabaya, rapat paripurna akan dilakukan di gedung DPRD Sumenep yang baru pada Selasa (12/11/2024).
