Sumenep – Pencairan honor kader Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumenep, Madura, terhambat. Dana sebesar Rp1 miliar yang seharusnya dicairkan pada Oktober 2024 lalu, hingga kini masih menggantung. Penyebabnya? Laporan kegiatan para kader dinilai belum lengkap.
Abu Hasan, Tenaga Fungsional Kependudukan dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, menjelaskan keterlambatan tersebut. "Seharusnya pencairan dilakukan Oktober 2024, karena programnya hanya 10 bulan," ujarnya Rabu (11/12/2024).
Ke depan, Dinkes P2KB Sumenep berharap agar kejadian serupa tak terulang. Para kader diminta untuk lebih proaktif dalam merencanakan dan melaporkan kegiatan mereka. Perencanaan yang matang sejak dini, termasuk pelaporan tepat waktu ke Dinkes P2KB, diharapkan dapat memastikan pencairan honor tepat waktu ke rekening masing-masing kader.
Di Sumenep terdapat 334 desa dan kelurahan, dengan jumlah kader KB bervariasi di setiap wilayah, tergantung jumlah penduduk. Para kader ini ditunjuk oleh pemerintah desa dan bertugas membina masyarakat terkait program KB, pencegahan stunting, dan kesehatan reproduksi.
Salah satu kader KB, Evaliya, membenarkan telah melaporkan kegiatannya, termasuk menyerahkan bukti fisik seperti foto-foto kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (SPJ). "Berkenaan dengan SPJ, termasuk foto-foto kegiatan sudah dilakukan," terangnya. Namun, tampaknya laporan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinkes P2KB. Kasus ini menjadi sorotan karena berdampak pada kesejahteraan para kader yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya.
