Madurapost.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk melakukan transformasi transportasi nasional secara masif. Dalam upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, pemerintah menargetkan perluasan jaringan kereta api nasional hingga mencapai 14.000 kilometer melalui pembangunan jalur baru maupun reaktivasi jalur lama pada tahun 2045 mendatang.
Proyek raksasa ini diprediksi akan menelan biaya investasi yang sangat fantastis, yakni berkisar antara Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun. Angka ini mencerminkan keseriusan negara dalam membangun tulang punggung logistik dan mobilitas penduduk yang lebih modern dan efisien.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa percepatan pembangunan rel di luar Pulau Jawa merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini telah masuk ke dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai bagian dari visi jangka panjang Indonesia Maju.
"Pada prinsipnya, fokus kita adalah melanjutkan dan memperluas jaringan kereta api secara berkelanjutan," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Saat ini, total panjang jalur kereta api aktif di Indonesia baru mencapai sekitar 7.000 kilometer. Mengingat luasnya wilayah nusantara, penambahan jalur yang signifikan sangat mendesak untuk mendukung mobilitas penumpang serta kelancaran arus logistik, terutama untuk pengangkutan komoditas utama di berbagai pulau besar.
AHY merinci bahwa strategi pembangunan akan dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah. Di Sumatra, fokus utama adalah memperkuat dan memperluas jaringan rel yang sudah ada. Sementara itu, di Kalimantan, pemerintah berencana membangun infrastruktur kereta api dari nol untuk mendukung konektivitas wilayah. Sedangkan di Sulawesi, tantangannya adalah menciptakan integrasi yang lebih erat antara jalur kereta api dengan kawasan industri dan pusat-pusat komoditas.
Selain pembangunan fisik rel, pemerintah juga menargetkan penambahan armada kereta penumpang guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Menariknya, pemerintah tidak hanya ingin menjadi pembeli teknologi, tetapi juga ingin membangun kemandirian industri dalam negeri.
"Bekerja sama dengan negara lain, seperti Jepang, adalah hal yang wajar dalam pembangunan. Namun, tujuan utamanya adalah memastikan industri perkeretaapian nasional kita tumbuh kuat. Kita mengejar transfer teknologi agar nantinya kita bisa mengembangkan inovasi secara mandiri di dalam negeri," tambah AHY.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Transportasi berbasis rel dinilai memiliki efisiensi tinggi dan kontribusi emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, yakni kurang dari 1 persen. Hal ini menjadi poin penting dalam upaya Indonesia mencapai target net-zero emissions.
Untuk mewujudkan visi ambisius 2045 tersebut, AHY menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral yang tanpa hambatan antara kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga badan perencanaan tata ruang. Hal ini bertujuan agar pembangunan rel tidak hanya sekadar menyambungkan titik, tetapi juga mampu memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya.
Tinggalkan komentar