Madurapost.co.id – Kasus dugaan suap yang menyeret lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memasuki babak baru. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada PT KA Properti Manajemen (KAPM), yang merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan tuntutan berat terhadap korporasi tersebut.
Jaksa Penuntut Umum, Fahmi Idris, menyatakan bahwa PT KAPM harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta kepada perusahaan tersebut. Jika dalam waktu satu bulan denda tersebut tidak dibayarkan, maka harta kekayaan terdakwa korporasi akan disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Namun, jika penyitaan aset dianggap tidak mencukupi, jaksa telah menyiapkan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun. Tak hanya denda, PT KAPM juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp2,41 miliar. Jika pembayaran uang pengganti ini gagal dipenuhi, maka konsekuensi terberat adalah penutupan seluruh operasional perusahaan selama satu tahun penuh.
Related Post
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan bahwa tindakan PT KAPM sangat memberatkan karena bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, perusahaan dinilai melakukan korupsi dengan niat aktif demi meraih keuntungan finansial yang tidak wajar. Meski demikian, ada faktor yang meringankan, yakni status perusahaan yang belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya serta sikap kooperatif selama proses persidangan berlangsung.
Kasus ini bermula dari dugaan pemberian suap senilai Rp1,36 miliar kepada lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenhub pada periode 2022-2023. Uang tersebut diduga digunakan sebagai "pelicin" agar PT KAPM bisa memenangkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra tahun anggaran 2022 di bawah Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA. Dari proyek tersebut, perusahaan diduga meraup keuntungan tambahan sebesar Rp2,41 miliar.
Para ASN yang diduga menerima aliran dana tersebut meliputi Harno Trimadi dan Fadliansyah dengan total Rp1,12 miliar, serta Budi Prasetyo (Ketua Pokja), Hardho (Sekretaris Pokja), dan Edi Purnomo (Anggota Pokja) yang menerima total Rp240 juta. Praktik lancung ini diduga dilakukan melalui mantan Direktur Utama KAPM, Yoseph Ibrahim, bersama mantan Vice President KAPM, Parjono. Kini, nasib anak usaha BUMN tersebut bergantung pada keputusan hakim terkait pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan.
Tinggalkan komentar