Madurapost.co.id – Pemerintah Kota Kediri mengambil langkah tegas untuk memastikan program bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berjalan tanpa celah penyimpangan. Dalam upaya menjaga transparansi, Pemkot Kediri resmi menggandeng Kejaksaan Negeri dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek strategis daerah tersebut.
Langkah kolaboratif ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah dana bantuan yang dikucurkan benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari evaluasi mendalam terhadap Proyek Strategis Daerah (PSD) agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran di kemudian hari.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri, Syamsul Bahri, menjelaskan bahwa tim gabungan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat progres fisik bangunan. Saat ini, program tersebut telah memasuki tahap tengah dengan progres pengerjaan mencapai sekitar 50 persen.
Related Post
"Kami melakukan kunjungan lapangan untuk memantau perkembangan di lokasi. Setelah sebelumnya kami cek saat progres masih nol persen, kini kami tinjau kembali untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana hingga mencapai 100 persen," ujar Syamsul saat memberikan keterangan di Kediri.
Beberapa titik yang menjadi fokus pemantauan intensif meliputi Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati. Melalui peninjauan langsung ini, pemerintah dapat melihat secara nyata apakah perbaikan atap, lantai, dinding, hingga kamar mandi telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Terkait target, Pemkot Kediri menargetkan sebanyak 200 unit rumah dapat direhabilitasi pada tahun 2026. Hingga saat ini, sebanyak 190 penerima manfaat telah terealisasi. Adapun sisa kuota yang kosong akibat adanya penerima yang meninggal dunia atau mengundurkan diri akan dialihkan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar target total tetap terpenuhi.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan dana sebesar Rp35 juta. Dana ini diberikan dalam bentuk uang tunai agar warga dapat berbelanja material secara mandiri, dengan pengawasan dari pendamping yang ditunjuk pihak kelurahan. Syarat penerima pun cukup ketat, yakni harus memiliki rumah sendiri dan masuk dalam kategori ekonomi desil 1 hingga 4.
Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Bernadeta Susan, menegaskan komitmennya dalam mengawal program ini. Ia mengingatkan bahwa dana bantuan tersebut bersifat sangat spesifik untuk perbaikan hunian.
"Kami ingin memastikan bahwa uang Rp35 juta tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan lainnya. Kami akan melakukan peninjauan berkala untuk mencocokkan kriteria penerima dengan kondisi riil di lapangan," tegas Bernadeta.
Dampak positif dari program ini sudah mulai dirasakan oleh warga. Anwar, seorang penjahit di Kelurahan Banjarmlati, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Ia menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki atap rumahnya yang sering bocor saat hujan turun.
"Saya sangat bersyukur. Rencananya, jika ada sisa dana, akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi agar lebih layak," ungkap Anwar dengan nada lega. Dengan adanya pengawasan ketat dari kejaksaan, diharapkan program ini menjadi model tata kelola bantuan sosial yang transparan dan akuntabel di Jawa Timur.
Tinggalkan komentar