Madurapost.co.id – Upaya meningkatkan standar keselamatan di jalur perlintasan kereta api (KA) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah merancang langkah strategis untuk menutup celah risiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang.
Langkah ini diawali dengan pengusulan anggaran besar guna membangun fasilitas pengamanan yang selama ini dinilai masih minim. Dishub Tulungagung melaporkan bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp1,2 miliar untuk membangun pos jaga beserta palang pintu otomatis di empat lokasi perlintasan yang saat ini masih belum memiliki fasilitas keselamatan memadai.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Tulungagung, Panji Putranto, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak di lapangan. Menurutnya, setiap titik perlintasan yang akan dibangun memerlukan biaya sekitar Rp300 juta. Anggaran tersebut bukan hanya untuk pengadaan palang pintu semata, melainkan satu paket lengkap yang mencakup pembangunan fisik pos jaga serta seluruh perangkat pendukung di dalamnya.
Related Post
"Anggaran Rp300 juta per titik itu sudah mencakup pembangunan pos jaga, palang pintu, hingga perangkat teknis di dalam pos tersebut. Jadi, ini adalah satu kesatuan paket fasilitas keselamatan," ujar Panji saat memberikan keterangan kepada media.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 18 titik perlintasan sebidang di wilayah Tulungagung yang telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Kementerian Perhubungan untuk segera dilengkapi fasilitas keselamatan. Dari total 18 titik tersebut, progresnya cukup signifikan. Sebanyak 11 titik telah berhasil diselesaikan pembangunannya, sementara tiga titik lainnya saat ini tengah dalam tahap pengerjaan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun.
Namun, perhatian utama saat ini tertuju pada empat titik sisa yang masih belum tersentuh fasilitas pengamanan. Keempat lokasi rawan tersebut tersebar di beberapa desa, yakni Desa Plosokandang, Desa Gilang, Desa Rejotangan, dan Desa Ketanon. Keempat lokasi ini menjadi prioritas karena belum adanya pos jaga maupun palang pintu yang dapat meminimalisir risiko kecelakaan antara kendaraan bermotor dan kereta api.
Dishub Tulungagung berencana mengajukan usulan anggaran tersebut kepada pemerintah kabupaten. Meski demikian, Panji menekankan bahwa realisasi pembangunan di empat titik ini kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap. Hal ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur.
Sebagai catatan, Pemkab Tulungagung sebelumnya telah menunjukkan komitmen serius dalam isu keselamatan ini dengan mengalokasikan dana sekitar Rp2,1 miliar untuk membangun fasilitas keselamatan di tujuh titik perlintasan lainnya. Selain itu, terdapat empat titik lain yang pembangunannya didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kini statusnya telah dihibahkan kepada pemerintah kabupaten.
Penambahan pos jaga dan palang pintu ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Dengan adanya pengamanan yang lebih ketat, masyarakat yang melintasi jalur kereta api diharapkan dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat beraktivitas di sekitar rel.
Tinggalkan komentar