Madurapost.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengeluarkan imbauan serius kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan instansi terkait untuk meninjau ulang jadwal penertiban di sejumlah titik wilayah. Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya gesekan sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pahlawan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko yang lebih matang sebelum mengeksekusi kebijakan di lapangan. Menurutnya, setiap tindakan penertiban harus dibarengi dengan analisis mendalam mengenai potensi konflik yang mungkin muncul.
"Kami menyarankan adanya penguatan mitigasi melalui penyusunan perkiraan kejadian. Sangat penting untuk mempertimbangkan penundaan sementara agenda penertiban yang berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat," ujar Arif Fathoni saat memberikan keterangan di Surabaya, Sabtu.
Arif menjelaskan bahwa langkah antisipasi ini bukan bertujuan untuk menghalangi penegakan aturan, melainkan untuk memastikan bahwa dinamika penyampaian aspirasi publik tidak berubah menjadi konflik fisik yang merugikan banyak pihak. Ia menilai, pemerintah perlu membaca situasi sosial secara jeli agar kebijakan yang diambil tidak justru menciptakan disharmonisasi.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama adalah rencana penertiban pemilah sampah di kawasan Keputih serta rencana penertiban gudang buah di kawasan Tanjungsari oleh Satpol PP. Arif meminta agar kedua agenda tersebut dicermati kembali, terutama dari sisi waktu pelaksanaan dan dampak sosial yang ditimbulkan.
"Untuk itu, saya berharap segala rencana penertiban, penyegelan, atau hal-hal lain yang bisa menjadi pemantik ketegangan di tengah masyarakat sebaiknya ditunda terlebih dahulu," tegasnya.
Lebih lanjut, Arif menyoroti situasi politik yang sedang dinamis menjelang akhir Oktober. Ia menilai, momentum politik dapat memengaruhi sensitivitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi dan pemetaan kerawanan menjadi harga mati sebelum petugas turun ke lapangan.
"Salah satu agenda yang menjadi perhatian khusus kami adalah rencana penertiban gudang buah di kawasan Tanjungsari. Di tengah dinamika politik saat ini, koordinasi dan pemetaan kerawanan sangat krusial agar pelaksanaan di lapangan tetap mempertimbangkan kondisi aktual masyarakat," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti pemerintah mengabaikan aturan yang berlaku. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk menertibkan wilayah, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan terukur. Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan tertib tanpa harus menciptakan ketegangan yang tidak perlu.
Melalui imbauan ini, DPRD Surabaya berharap Pemkot dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas sosial di tengah warga. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kebijakan ini dapat dipantau melalui laman madurapost.co.id.
Tinggalkan komentar