Gresik, Madura Post – Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan perubahan signifikan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani, menegaskan bahwa RAPBD ini bukan hanya sekadar angka, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
"Tema pembangunan tahun depan adalah percepatan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif," ujar Gus Yani, Selasa (11/11/2025).
Dalam RAPBD 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,361 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,596 triliun, bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1,764 triliun.
Related Post
Gus Yani mengakui adanya penurunan pendapatan transfer di tahun 2026. Namun, hal ini justru menjadi motivasi untuk menggenjot PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersinergi mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Untuk belanja daerah, RAPBD 2026 mengalokasikan Rp3,504 triliun. Sebagian besar anggaran, yaitu Rp2,599 triliun, dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal sebesar Rp214,556 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, gedung, dan peralatan.
Selain itu, dialokasikan pula belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp680,689 miliar untuk bagi hasil dan bantuan keuangan. Pembiayaan daerah ditutupi oleh SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya sebesar Rp143,154 miliar.
"Kami berharap RAPBD ini dapat segera dibahas secara detail dan disepakati bersama DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Gus Yani.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menyambut baik arah kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Transformasi sosial dan ekonomi harus berjalan seiring dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran," tegas Syahrul Munir.
Dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, RAPBD 2026 diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi Gresik untuk mencapai masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Tinggalkan komentar