Surabaya, Madura Post – Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur mendesak evaluasi total terhadap direksi dan komisaris PT Kasa Husada Wira Jatim, anak perusahaan BUMD PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Desakan ini muncul akibat dugaan pelanggaran PHK dan penunggakan gaji karyawan yang belum terselesaikan.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Fuad Benardi, menyatakan bahwa masalah ini telah lama menjadi perhatian dewan. Ia mempertanyakan kerugian perusahaan yang mencapai Rp50 miliar, mengingat produk Kasa Husada dikenal luas dan memiliki pasar yang stabil.
"Aneh, PT Kasa Husada bukan perusahaan baru, produknya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Produknya terkenal dan banyak digunakan di rumah sakit," ujar Fuad, anggota Komisi C DPRD Jatim, Selasa (21/10/2025).
Related Post
Menurut Fuad, kerugian besar di tengah pasar yang jelas mengindikasikan masalah serius dalam tata kelola perusahaan. Ia mendesak evaluasi direksi dan komisaris karena dianggap gagal menjaga kinerja keuangan dan efisiensi organisasi.
"Kalau pasar sudah ada tapi tetap merugi, berarti ada yang salah di manajemennya. Direksi dan komisaris harus dievaluasi karena kinerjanya tidak bagus. Begitu juga dengan induk perusahaannya, PT Panca Wira Usaha (PWU), yang selama ini performanya kurang optimal," tegas putra mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, ini.
Fuad juga menyoroti rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar setoran dividen masih bergantung pada Bank Jatim, sementara BUMD lainnya belum menunjukkan kinerja signifikan.
"Setoran dividen BUMD Jatim termasuk dari PT PWU itu sangat rendah. Kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah, selisihnya jauh sekali. Lebih dari 90 persen setoran dividen Jatim itu hanya dari Bank Jatim. BUMD lain masih banyak yang minus," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Jatim berencana memanggil seluruh direksi BUMD, termasuk PWU dan Kasa Husada, dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 di Jakarta.
"Kami ingin memastikan tidak ada lagi alasan untuk minta penyertaan modal dengan dalih kerugian. Direksi dan komisaris harus punya inisiatif, sinergitas, dan kreativitas. Buat apa digaji kalau tidak bisa berpikir untuk memajukan perusahaan," pungkas anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya ini.
Tinggalkan komentar