Surabaya, Madura Post – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang menjadikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat wajib bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi makanan yang dikonsumsi oleh para siswa.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa persyaratan SLHS bagi vendor MBG adalah langkah yang tepat. Ia menekankan pentingnya melibatkan vendor profesional dan berpengalaman di bidang katering untuk memastikan standar kualitas terjaga.
"Apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan didukung oleh vendor profesional serta berpengalaman dalam bidang katering," ujar Yona, yang akrab disapa Cak Yebe, pada Senin (29/9/2025).
Related Post
Cak Yebe juga menyoroti peran penting tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar tim SPPG tidak mengabaikan potensi pelanggaran SOP di lapangan.
"Fungsi tim SPPI sebagai pelaksana lapangan harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Mereka harus menjadi penggerak utama yang memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai SOP," tegasnya.
Selain memastikan distribusi tepat waktu, tim SPPG juga berperan sebagai pengawas dan edukator. Mereka diharapkan dapat memberikan edukasi gizi kepada masyarakat dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman.
Berkaca pada kasus program serupa di daerah lain yang mengalami masalah seperti dugaan keracunan, Cak Yebe mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melibatkan puskesmas dan tim psikologi dalam memantau kesehatan fisik dan perkembangan psikologis siswa.
"Pemkot bisa menggandeng perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki fakultas psikologi dan pendidikan. Jika ini diterapkan, kunjungan berkala setiap minggu secara acak bisa menjadi evaluasi progres siswa penerima manfaat," jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi dan keterlibatan masyarakat sejak awal sangat penting untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda Surabaya. "Mumpung belum terjadi di Surabaya seperti di daerah lain, apa salahnya kita evaluasi dan menerima masukan dari masyarakat," pungkas Cak Yebe.
Tinggalkan komentar