Madurapost.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas dalam mengusut tuntas dugaan praktik lancung di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Rabu hari ini, lembaga antirasuah tersebut secara resmi menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kehadiran Nusron Wahid sangat krusial dalam rangkaian penyidikan kasus ini. Menurutnya, penyidik memerlukan keterangan mendalam dari sang menteri guna membedah konstruksi perkara terkait dugaan korupsi yang tengah mencuat di kementerian yang dipimpinnya tersebut.
"Benar, hari ini, Rabu (7/10), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap NW selaku Menteri ATR/BPN," ujar Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Ia menambahkan bahwa tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk membuat terang duduk perkara sehingga seluruh aliran dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara transparan.
Pihak KPK menyatakan optimisme bahwa Nusron Wahid akan memenuhi panggilan tersebut. KPK meyakini bahwa sebagai pejabat negara, Nusron akan menunjukkan sikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan demi tegaknya keadilan.
Kasus besar ini sebenarnya mulai terkuak setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada pertengahan September 2026 lalu. Operasi tersebut menyasar dugaan praktik suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hanya berselang satu hari setelah operasi tangkap tangan tersebut, KPK bergerak cepat dengan menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Daftar tersangka mencakup pejabat tinggi di kementerian, petinggi perusahaan swasta, hingga tokoh politik. Beberapa nama yang telah ditetapkan antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung.
Tak hanya dari internal kementerian, pihak swasta juga terseret, termasuk Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, dan seorang perantara bernama Rizal Pahlevi. Kejutan dalam kasus ini juga melibatkan nama-nama politisi seperti mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq. Menariknya, KPK menyebut beberapa tersangka lainnya merupakan orang-orang yang diduga memiliki kedekatan dengan Nusron Wahid.
Sejak penetapan tersangka, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan besar-besaran di berbagai lokasi, mulai dari kantor kementerian, kantor perusahaan swasta, hingga rumah pribadi para tersangka di berbagai daerah seperti Bekasi, Nganjuk, dan Bandung Barat. Meski penggeledahan dilakukan secara masif di berbagai direktorat terkait, KPK menegaskan bahwa ruang kerja Menteri Nusron Wahid tidak menjadi target penggeledahan dalam rangkaian operasi ini. Melalui pemeriksaan hari ini, publik menanti sejauh mana keterkaitan struktur kepemimpinan di kementerian tersebut dengan skandal korupsi yang sedang diusut.
Tinggalkan komentar