Madurapost.co.id – Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini tengah menjadi sorotan tajam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Saifudin Zuhri, memberikan catatan kritis terkait efektivitas aplikasi Majapahit Digital atau yang lebih dikenal dengan sebutan Majadigi. Ia menegaskan bahwa kehadiran aplikasi tersebut tidak boleh hanya menjadi pajangan digital semata, melainkan harus bertransformasi menjadi platform pelayanan publik yang benar-benar responsif dan solutif bagi masyarakat.
Menurut Saifudin, esensi dari sebuah inovasi teknologi dalam pemerintahan bukan terletak pada seberapa canggih tampilan aplikasinya, melainkan pada sejauh mana laporan warga dapat ditindaklanjuti. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian. "Yang paling penting bukan sekadar masyarakat bisa mengirim laporan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan laporan itu diterima, diproses, dan diselesaikan," tegas Saifudin saat memberikan keterangan di Surabaya, Kamis.
Ia menilai, selama ini banyak aplikasi pemerintah yang hanya berfungsi sebagai etalase informasi atau sekadar tempat menampung keluhan tanpa ada kejelasan tindak lanjut. Hal ini berisiko menciptakan apatisme di tengah masyarakat jika laporan yang mereka kirimkan hanya berakhir di dalam sistem tanpa ada aksi nyata di lapangan.
Related Post
Sebagai solusi, Saifudin menyarankan agar pengembangan Majadigi dapat mencontoh keberhasilan platform serupa di daerah lain, seperti aplikasi Sapawarga milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua aplikasi tersebut dinilai telah berhasil memberikan ruang bagi warga untuk tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memantau secara langsung sejauh mana perkembangan laporan mereka telah diproses oleh instansi terkait.
Lebih lanjut, legislator dari Komisi A DPRD Jatim ini mengusulkan beberapa penguatan fitur krusial dalam Majadigi. Ia mendorong adanya fitur pelacakan laporan yang transparan, integrasi yang kuat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke tingkat pemerintah kabupaten dan kota, serta penerapan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Dengan adanya SLA, setiap laporan yang masuk akan memiliki target waktu respons dan penyelesaian yang terukur secara jelas.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya adanya bukti tindak lanjut yang nyata serta ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kualitas penanganan aduan. Hal ini penting sebagai bentuk kontrol sosial dan evaluasi kinerja bagi aparatur pemerintah.
Saifudin juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur untuk melakukan evaluasi kinerja Majadigi secara terbuka. Parameter evaluasi tersebut harus mencakup jumlah pengguna aktif, volume pengaduan yang masuk, persentase laporan yang berhasil diselesaikan, hingga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespons sebuah masalah. Melalui langkah ini, ia berharap Majadigi dapat menjadi pintu tunggal pelayanan digital yang sederhana, mudah diakses, dan mampu menjembatani aspirasi rakyat dengan tindakan nyata pemerintah secara efektif.
Tinggalkan komentar