Madurapost.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur, mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran rokok ilegal yang kian meresahkan. Guna memastikan tidak ada kebocoran pendapatan negara dari sektor cukai hasil tembakau, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan.
Langkah ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan penyelamatan penerimaan negara, tetapi juga memiliki misi kemanusiaan yang krusial. Peredaran rokok tanpa pita cukai yang resmi sangat berisiko bagi kesehatan masyarakat, mengingat produk-produk tersebut tidak melalui pengawasan standar keamanan dan kualitas yang ketat.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Sampang, Abdi Barri Salam, mengungkapkan bahwa mandat utama dalam operasi pemberantasan ini diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang.
"Untuk tahun anggaran 2026, Satpol PP Sampang telah mendapatkan dana operasional sebesar Rp600 juta. Dana ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang totalnya diterima Pemkab Sampang mencapai Rp26,6 miliar," ujar Abdi Barri Salam saat memberikan keterangan di Sampang, Jumat.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi lintas sektoral, mulai dari Kepolisian, TNI, hingga pihak Bea Cukai Madura. Menurut Abdi, penggunaan dana DBHCHT memang telah diatur secara spesifik dalam ketentuan yang berlaku, yakni mencakup tiga pilar utama: kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
Dalam rincian distribusi dana DBHCHT tersebut, selain untuk penegakan hukum melalui Satpol PP, alokasi besar juga disalurkan ke sektor lain. Dinas Kesehatan dan KB menerima Rp13 miliar, Dinas Sosial PPPA sebesar Rp6,8 miliar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp4,3 miliar, Disnaker Rp1,2 miliar, Bagian Perekonomian Rp56 juta, serta Diskopindag sebesar Rp20 juta.
Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Pemkab Sampang, M. Suaidi Asyikin, menjelaskan bahwa strategi yang dijalankan tidak hanya bersifat represif melalui operasi lapangan, tetapi juga preventif. Ia menekankan pentingnya kegiatan pencegahan dini untuk menekan angka pelanggaran di masa depan.
"Kami melakukan sosialisasi secara masif bersama pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Sampang kepada masyarakat. Kami ingin target keberhasilan ini bersifat jangka panjang, bukan sekadar operasi sesaat," tegas Asyikin.
Dalam operasi terakhir yang dilakukan, petugas menemukan fakta mengejutkan di lapangan. Sebanyak 35 merek rokok yang tidak memiliki pita cukai resmi ditemukan beredar luas di wilayah Kabupaten Sampang. Menanggapi temuan tersebut, pihak Satpol PP telah menyerahkan seluruh bukti kepada Kantor Bea Cukai Madura untuk ditindaklanjuti secara hukum. Para pelaku yang terlibat kini tengah menjalani proses hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui langkah ini, Pemkab Sampang berharap dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau ilegal.
Tinggalkan komentar