Madurapost.co.id – Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan berjalan dengan standar keamanan yang sangat ketat. Tidak main-main, pengawasan terhadap kualitas makanan yang akan dikonsumsi masyarakat dilakukan secara berlapis, mulai dari dapur produksi hingga ke tangan penerima manfaat.
Langkah preventif ini diambil untuk menjamin bahwa setiap porsi makanan yang didistribusikan tidak hanya bergizi, tetapi juga higienis dan bebas dari kontaminasi berbahaya. Pengawasan ini mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari proses pengolahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas air, kebersihan lingkungan dapur, proses distribusi, hingga cara masyarakat menerima makanan tersebut.
Arie Risdiyanti, perwakilan dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Lumajang, menjelaskan bahwa koordinasi ini dilakukan melalui Tim Satgas yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang. Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran spesifik sesuai kewenangannya masing-masing untuk memastikan program ini berjalan mulus.
"Sektor utama pengawasan berada di bawah kendali Tim Satgas yang diketuai Pak Sekda. Namun, setiap instansi terkait memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam menjalankan pengawasan di lapangan," ujar Arie.
Ia menekankan bahwa meskipun sebuah unit SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan tidak berhenti di situ. Standar kebersihan harus tetap dijaga secara konsisten selama operasional berlangsung. Oleh karena itu, pengelola SPPG diwajibkan melakukan monitoring internal secara rutin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini meliputi pengecekan suhu makanan, kondisi peralatan masak, fungsi alat pendingin, kebersihan ruangan, hingga manajemen pengelolaan sampah.
Selain pengawasan mandiri, pihak pengelola juga diwajibkan melakukan uji laboratorium setiap tiga bulan sekali. Uji ini mencakup pemeriksaan kualitas air secara mikrobiologi dan kimia, serta pemeriksaan sampel pangan untuk memastikan tidak ada zat berbahaya yang terkandung di dalamnya.
Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan secara berkala oleh Dinkes-P2KB bersama Puskesmas melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Menariknya, untuk mendapatkan data yang objektif, petugas seringkali melakukan pengambilan sampel air dan makanan secara acak tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengelola. Hal ini bertujuan agar kondisi lapangan yang terpantau benar-benar mencerminkan realitas operasional sehari-hari.
Tidak hanya fokus pada dapur, pemerintah juga memberikan perhatian pada tahap distribusi. Masyarakat atau penerima manfaat diberikan edukasi mengenai cara menyimpan dan mengonsumsi makanan, termasuk batasan waktu konsumsi agar makanan tidak basi.
"Edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kali sosialisasi saja," tambah Arie.
Jika terjadi kendala atau laporan terkait kesehatan, pemerintah telah menyiapkan tim reaksi cepat melalui Puskesmas dan Public Safety Center (PSC) untuk melakukan penelusuran epidemiologi guna memastikan penyebab sebenarnya. Dari sisi regulasi, Dinkes-P2KB memiliki wewenang tegas untuk memberikan peringatan hingga mencabut izin laik higiene sanitasi jika ditemukan pelanggaran serius. Melalui sistem pengawasan yang komprehensif ini, diharapkan program MBG di Lumajang dapat menjadi contoh pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.
Tinggalkan komentar