Madurapost.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kini tengah berada dalam posisi dilematis terkait rencana pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Botoran. Proyek yang rencananya akan berlokasi di kawasan Pasar Ngemplak tersebut mendadak menuai gelombang penolakan dari para pelaku usaha setempat yang merasa terancam keberlangsungan ekonominya.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah pedagang menyatakan keberatan atas rencana penggunaan lahan di area pasar untuk pembangunan fasilitas koperasi tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sedikitnya 21 pedagang yang menyuarakan kekhawatiran mereka. Para pedagang ini merupakan pilar utama di Pasar Ngemplak, yang meliputi penjual sayur-mayur, buah-buahan, hingga penyedia kebutuhan pokok sehari-hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Tri Hariadi, memberikan penjelasan mengenai latar belakang pemilihan lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan KKMP sebenarnya merupakan aset milik Pemkab Tulungagung yang terletak di sisi barat area dalam Pasar Ngemplak.
"Jika melihat ke belakang, penempatan lokasi pada lahan ini sebenarnya sudah melalui proses diskusi dan telah disepakati sejak awal melalui musyawarah bersama jajaran TNI," ungkap Tri Hariadi saat memberikan keterangan resmi pada Jumat.
Meski secara administratif dan koordinasi awal sudah dianggap matang, realita di lapangan menunjukkan adanya resistensi dari masyarakat, khususnya para pedagang. Mereka merasa khawatir bahwa kehadiran bangunan KKMP nantinya akan mengganggu akses pelanggan, mempersempit ruang gerak, hingga pada akhirnya mematikan aktivitas perdagangan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Menanggapi situasi yang memanas ini, Pemkab Tulungagung menyatakan tidak akan mengambil langkah gegabah yang dapat merugikan rakyat kecil. Tri Hariadi menjamin bahwa pemerintah daerah akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menyelesaikan konflik kepentingan ini.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyiapkan skema pendampingan bagi para pedagang yang terdampak. Selain itu, tim teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tengah dikerahkan untuk mengkaji berbagai alternatif lokasi atau desain pembangunan agar proyek tetap berjalan tanpa harus mengorbankan mata pencaharian warga.
"Prinsip utama kami adalah memastikan pedagang yang selama ini mencari nafkah di sana harus tetap bisa berjualan dengan nyaman. Kami tidak ingin pembangunan ini justru menjadi beban bagi masyarakat," tegas Tri.
Saat ini, proses musyawarah masih terus bergulir secara intensif. Pemkab Tulungagung terus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan para pedagang guna mencari titik temu atau solusi jalan tengah. Pemerintah berjanji akan mempertimbangkan segala aspek kondisi lapangan secara mendalam sebelum mengambil keputusan final terkait lokasi pembangunan KKMP Botoran tersebut. Melansir laporan dari madurapost.co.id, diharapkan solusi yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan di Pasar Ngemplak.
Tinggalkan komentar