Skandal Korupsi Besar di Kebun Binatang Surabaya

Skandal Korupsi Besar di Kebun Binatang Surabaya

Madurapost.co.id – Kasus dugaan penyelewengan dana di tubuh Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) akhirnya memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur secara resmi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam skandal korupsi pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025-2026 yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Keempat tersangka tersebut merupakan orang-orang penting di dalam struktur organisasi KBS dan pihak luar yang terlibat. Mereka adalah MN yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES yang merupakan anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS, serta seorang advokat berinisial MM.

Skandal Korupsi Besar di Kebun Binatang Surabaya
Gambar Istimewa : cdn.antaranews.com

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengonfirmasi bahwa keempat tersangka kini telah resmi mendekam di balik jeruji besi. "Keempat tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim," ujar Punia saat memberikan keterangan di Surabaya, Kamis.

COLLABMEDIANET

Kronologi kasus ini terungkap setelah adanya laporan mengenai dugaan korupsi terkait penyewaan tenant di area kebun binatang. Pada Februari 2025, jajaran direksi PD Taman Satwa KBS sempat dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk dimintai keterangan. Alih-alih kooperatif dalam proses hukum, para tersangka justru diduga mencoba melakukan praktik suap untuk menghentikan penyelidikan tersebut.

Dalam upayanya menghentikan perkara, NW dan MN diduga melibatkan EES untuk mencarikan jasa pengacara guna mengamankan posisi mereka. Di sinilah peran MM, sang advokat, mulai mencuat. MM diduga meminta sejumlah uang dalam jumlah besar, yakni Rp100 juta sebagai biaya jasa hukum dan tambahan Rp500 juta dengan dalih untuk menutup perkara tersebut.

Ironisnya, dana yang digunakan untuk menyuap tersebut bukan berasal dari kantong pribadi, melainkan diambil langsung dari kas perusahaan atas persetujuan kedua direktur tersebut. Uang tersebut kemudian disalurkan melalui EES kepada MM, namun dana tersebut nyatanya tidak pernah sampai ke tangan penyidik sebagaimana yang dijanjikan.

Praktik lancung ini ternyata tidak berhenti di situ. Saat Kejati Jatim mulai memperluas penyelidikan ke pengelolaan keuangan periode 2013-2024 pada April 2025, MM kembali melancarkan aksinya dengan meminta uang tambahan sebesar Rp100 juta dan Rp995 juta. Total pengeluaran mencurigakan yang mencapai Rp2,41 miliar tersebut diduga kuat ditutupi dengan menggunakan dokumen kerja sama jasa hukum palsu serta kuitansi fiktif.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur pada 11 November 2026, ditemukan fakta mengejutkan bahwa total kerugian negara mencapai angka Rp3,27 miliar. Angka ini mencakup pengeluaran operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Atas perbuatannya, para tersangka kini harus menghadapi ancaman hukuman berat. Mereka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor, serta subsider Pasal 604. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pengelolaan aset daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di madurapost.co.id.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar