Madurapost.co.id – Upaya mitigasi bencana di Indonesia kini tengah menjadi sorotan serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengubah pendekatan dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada publik. Menurutnya, edukasi yang diberikan harus mampu membangun kesiapsiagaan tanpa harus menciptakan kepanikan massal di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bambang Haryo Soekartono, atau yang akrab disapa BHS, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda di Sidoarjo pada Senin lalu. Ia menyoroti bahwa penyampaian informasi mengenai potensi gempa bumi maupun bencana alam lainnya harus dilakukan secara proporsional. Tujuannya jelas, yakni agar masyarakat memahami risiko yang ada dan tahu langkah antisipasi yang harus diambil, bukan justru merasa ketakutan yang berlebihan.
BHS memberikan perbandingan dengan negara Jepang yang memiliki tingkat risiko gempa bumi yang sangat tinggi. Meskipun berada di zona rawan, masyarakat Jepang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dengan normal karena tingkat kesiapsiagaan yang sangat matang. Ia mendorong agar pola edukasi di Indonesia dapat mencontoh hal tersebut, di mana informasi bencana diarahkan pada penguatan mitigasi dan pemahaman risiko, bukan sekadar menyebarkan kekhawatiran yang dapat melumpuhkan sektor pariwisata maupun stabilitas ekonomi nasional.
Selain masalah edukasi, legislator ini juga menyoroti cakupan layanan informasi BMKG yang selama ini dinilai masih terlalu fokus pada sektor penerbangan. Ia meminta agar BMKG memperluas jangkauan layanan informasinya ke berbagai sektor vital lainnya. Menurutnya, data meteorologi sangat krusial bagi keberlangsungan sektor industri, perdagangan, pariwisata, hingga sektor pangan seperti pertanian dan perikanan.
"BMKG ini fungsinya bukan hanya untuk kepentingan pesawat terbang saja. Banyak pelaku industri, sektor pariwisata, perdagangan, hingga petani dan nelayan yang sangat bergantung pada akurasi informasi cuaca untuk mendukung aktivitas mereka," tegas BHS.
Lebih lanjut, ia juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak memangkas anggaran yang dialokasikan untuk BMKG. Mengingat peran vital lembaga ini dalam menjaga keselamatan publik, dukungan finansial yang memadai dianggap sebagai syarat mutlak agar pelayanan informasi cuaca dan sistem mitigasi bencana dapat berjalan secara optimal dan modern.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat kanal penyampaian informasi. Saat ini, BMKG telah memanfaatkan berbagai platform digital seperti laman resmi, media sosial, hingga layanan hotline untuk memastikan informasi terbaru dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat.
Taufiq menegaskan bahwa arahan dari DPR RI tersebut akan menjadi catatan penting bagi BMKG Juanda. Ia memastikan bahwa masukan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh tim terkait guna meningkatkan kualitas pelayanan meteorologi dan kebencanaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan komentar