Madurapost.co.id – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah tegas untuk mengendalikan laju inflasi pangan, khususnya komoditas beras. Langkah strategis ini dilakukan dengan memberikan mandat baru kepada Perum Bulog untuk memperluas cakupan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penambahan alokasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok di pasar serta menjaga daya beli masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa penambahan alokasi SPHP kali ini mencapai 74,18 ribu ton. Jika dikonversi ke dalam kemasan ritel, jumlah tersebut setara dengan 14,83 juta kemasan beras ukuran 5 kilogram. Penugasan ini merupakan tindak lanjut setelah Bulog sukses menuntaskan penyaluran 828 ribu ton beras SPHP pada September lalu.
"Untuk menekan inflasi beras, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk menambah alokasi SPHP sebanyak 74,18 ribu ton. Anggaran yang disiapkan untuk tambahan ini adalah sebesar Rp409 miliar, dengan target penyaluran harus selesai paling lambat pada 20 November 2026," ujar Amran dalam keterangan resminya di Jakarta.
Amran juga menegaskan bahwa kondisi stok beras nasional saat ini berada dalam posisi yang aman. Ia menyebutkan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi melakukan impor beras medium. Fokus pemerintah saat ini adalah melakukan operasi pasar besar-besaran melalui program SPHP serta menyalurkan bantuan pangan yang menyasar 33,24 juta penerima manfaat di seluruh pelosok negeri.
Berdasarkan data terbaru, inflasi beras tahunan pada September berada di angka 3,73 persen. Meski terdapat sedikit kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, angka ini menunjukkan tren yang jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan September 2024 yang sempat melonjak hingga 5,91 persen.
Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memberikan analisis mengenai dinamika harga beras. Menurutnya, fluktuasi harga yang terjadi dipicu oleh faktor cuaca, terutama fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau lebih kering. Kondisi ini berdampak pada penurunan produksi pasokan setelah masa panen raya berakhir.
"Kondisi kemarau yang kering membatasi aktivitas penanaman dan menghambat aliran pasokan gabah ke penggilingan. Jika pasokan di hulu tersendat, hal ini akan berdampak signifikan pada harga di tingkat konsumen," jelas Ateng.
Meski menghadapi tantangan cuaca, BPS mencatat optimisme pada sektor pertanian. Luas panen padi tahun 2026 diprediksi mencapai 10,56 juta hektare, angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan petani, yang terlihat dari indeks harga yang diterima petani padi yang mencapai angka 155,61, sebuah rekor tertinggi dalam delapan tahun terakhir.
Tinggalkan komentar