Madurapost.co.id – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis dalam memperkuat fondasi hukum dan tata kelola pertanahan di tanah air. Fokus utama saat ini adalah mematangkan struktur kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), sebuah lembaga baru yang dibentuk sebagai instrumen vital dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bekerja keras memastikan BRAN memiliki landasan organisasi yang kokoh. Hal ini mencakup pengaturan struktur organisasi, pembagian kewenangan yang jelas, hingga mekanisme koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi kerancuan di lapangan.
"Kami telah membahas penataan organisasi dan kewenangan BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN, untuk memperjelas pembagian tugas," ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut Ossy, langkah ini sangat krusial untuk menjamin efektivitas kerja. Pemerintah telah menggelar pertemuan intensif di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian yang memiliki otoritas terkait reforma agraria, guna menyelaraskan visi dan misi.
Dalam rapat tersebut, agenda utama yang dibahas meliputi kesiapan sumber daya manusia (SDM), perumusan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta penetapan tujuan strategis BRAN. Salah satu poin paling sensitif yang menjadi sorotan adalah bagaimana BRAN akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN.
Ossy menekankan bahwa kejelasan hubungan kerja antarlembaga adalah kunci utama. Tanpa batasan yang tegas, dikhawatirkan akan muncul tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat proses birokrasi. "Ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria di lapangan," tambahnya.
Secara substansi, kehadiran BRAN diharapkan menjadi solusi atas kebuntuan hukum yang selama ini sering terjadi dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Berdasarkan mandat undang-undang, BRAN memegang peran strategis mulai dari tahap perencanaan, penyusunan peta jalan (roadmap), hingga penetapan lokasi-lokasi prioritas untuk program reforma agraria.
Lebih lanjut, BRAN juga akan memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap objek maupun subjek yang terlibat dalam konflik pertanahan. Dengan kemampuan verifikasi ini, diharapkan sengketa lahan dapat diselesaikan secara lebih adil dan transparan.
Rapat koordinasi penting ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Kepala BRAN Dedi Prasetyo, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Lydia S. Djaman. Melalui pematangan kelembagaan ini, pemerintah optimis pelaksanaan reforma agraria akan berjalan lebih terarah, sistematis, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Tinggalkan komentar