Madurapost.co.id – Pemerintah Indonesia tengah melakukan terobosan besar dalam upaya mempercepat kemandirian sektor kesehatan nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) secara resmi mengubah pola kerja sama dalam pengembangan obat-obatan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak tahap awal penelitian.
Langkah strategis ini diambil untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses hilirisasi produk obat dari laboratorium menuju pasar. Selama ini, para peneliti seringkali menghadapi kendala karena baru berinteraksi dengan regulator seperti BPOM saat penelitian sudah mencapai tahap akhir atau saat pengajuan izin edar. Hal ini kerap menyebabkan hambatan teknis yang memperlambat distribusi produk ke masyarakat.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menjelaskan bahwa skema baru ini akan menempatkan BPOM sebagai mitra pendamping sejak riset dimulai. "Kami mengubah pola yang lama. Jika sebelumnya peneliti baru datang di akhir, sekarang BPOM akan ikut serta sejak awal proses riset," ungkapnya dalam ajang Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Surabaya.
Perubahan paradigma ini mengusung tiga misi utama, yakni faster (lebih cepat), better (lebih baik), dan cheaper (lebih murah). Dengan pendampingan sejak dini, proses pengembangan diharapkan lebih efisien secara waktu, kualitas produk lebih terjamin melalui inovasi yang tepat guna, dan pada akhirnya harga obat di pasar menjadi lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Untuk mendukung ambisi besar ini, pemerintah juga telah menyiapkan suntikan dana abadi penelitian sebesar Rp20 triliun. Dana tersebut diproyeksikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor hilir, termasuk pengembangan produk inovasi obat-obatan. Dari total dana tersebut, diperkirakan sekitar 6,7 persen dapat dimanfaatkan setiap tahunnya untuk mendanai riset-riset strategis.
Di sisi lain, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan dukungan penuh, baik pada tahap uji praklinis maupun klinis. BPOM berkomitmen untuk melakukan percepatan perizinan serta memberikan asistensi teknis agar hasil riset para akademisi tidak berhenti di atas kertas, melainkan bisa segera diproduksi secara massal.
Indonesia sebenarnya memiliki modal alam yang luar biasa besar. Tercatat ada sekitar 31.000 spesies tumbuhan yang berpotensi menjadi bahan baku obat. Namun, pemanfaatannya masih sangat minim. Saat ini, baru sekitar 76 jenis obat bahan alam dan 21 jenis fitofarmaka yang berhasil dikembangkan. Padahal, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, mencapai angka 94 persen.
Guna mengatasi ketergantungan impor tersebut, BPOM menerapkan strategi kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah atau yang dikenal dengan skema academia, business, government (ABG). Dalam ekosistem ini, perguruan tinggi bertugas menciptakan inovasi, sektor industri melakukan investasi dan produksi, sementara pemerintah bertugas menyediakan regulasi yang mendukung. Saat ini, BPOM telah menjalin kerja sama dengan 197 universitas di seluruh Indonesia untuk memperkuat fondasi riset nasional.
Tinggalkan komentar